SULSELEKSPRES.COM – Kritik kader PKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf terhadap pemerintah menuai serangan balik dari Ferdinand Hutahaean.
Mantan kader Demokrat ini menyerang Bukhori Yusuf dan partainya. Ferdinand menyebut PKS sebagai partai sok suci dan merasa paling bermoral.
Tak berhenti disitu, dia juga mengungkit soalan lama terkait kader PKS yang pernah kedapatan nonton film porno saat rapat paripurna di DPR. Rakyat Indonesia dia sebut muak dengan lip service sebagai partai bermoral.
Baca: Kader Demokrat Kritik Pemerintah, Ferdinand: Suami Istri, Saudara dan Budak Kompak
“Betul sekali, makanya rakyat muak melihat orang dari partai sok suci sok bermoral tapi kadernya korupsi, nonton porno di rapat paripurna, main fustun dan lbh mencintai bangsa asing sbg Pelestina pesek.” tulis Ferdinand melalui akun Twitternya, (9/7/2021).
“Rakyat muak dgn lip service sok bermoral itu..!!” tambahnya.
Sebelumnya, Bukhori Yusuf mengaku geram dengan masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok lewat Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Ini lantaran pemerintah tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Betul sekali, makanya rakyat muak melihat orang dari partai sok suci sok bermoral tapi kadernya korupsi, nonton porno di rapat paripurna, main fustun dan lbh mencintai bangsa asing sbg Pelestina pesek.
Rakyat muak dgn lip service sok bermoral itu..!! pic.twitter.com/0UHqIXTc9i
— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) July 8, 2021
Dia meminta pemerintah untuk segera mendeportasi tenaga kerja asing tersebut.
“Tidak semestinya mereka berada di sini. Seharusnya mereka mengerti situasi saat ini tengah kritis dan sensitif,” ujar Bukhori kepada wartawan, Kamis (8/7) dikutip dari Jawapos.
Baca: Ismail Bachtiar : PKS Tempat Oposisi yang Tepat Untuk Milenial
Bukhori juga menyesalkan, lemahnya wibawa pemerintah yang seakan tutup mata membiarkan masuknya warga negara asing secara bebas selama kondisi darurat kesehatan di dalam negeri.
“Persoalan sentimen sosial. Kebijakan PPKM perlu diakui semakin membuat masyarakat kita sulit. Dengan dalih kesehatan, pekerja informal kita dipaksa diam di rumah, namun untuk urusan nafkah, sebaliknya pemerintah seakan lepas tangan,” pungkasnya.
