PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor koperasi dan UMKM, dengan sekitar 17.000 unit usaha sehingga menjadikannya sebagai kota dengan jumlah UMKM terbesar ketiga di Sulawesi Selatan, setelah Makassar dan Palopo.
Namun, kenyataannya sektor UMKM di Parepare belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Menurut data Provinsi Sulawesi Selatan, Parepare menempati urutan ke-23 dari 24 kabupaten/kota di provinsi ini dalam hal jumlah pengangguran
Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sektor UMKM dan koperasi yang perlu segera diatasi.
Dalam era otonomi daerah, di mana kewenangan untuk mengelola koperasi dan UMKM berada di tangan pemerintah daerah, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Andi Nurhaldin Nurdin Halid dan Taqyuddin Djabbar (ANH TQ), akan memperkuat UMKM dengan memperkenalkan dukungan modal tanpa bunga sebagai langkah nyata untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM di Parepare, agar dapat memmbantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“ANH dan TQ berkomitmen untuk memastikan bahwa koperasi dan UMKM di Parepare bisa berkembang dan bersaing secara sehat. Dengan bantuan modal tanpa bunga, para pelaku usaha akan mendapatkan dorongan untuk menangkap peluang pasar tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga regional, nasional, bahkan global. Jika pemasaran mereka meluas, maka dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Parepare,” jelas ANH.
Selain modal tanpa bunga, ANH TQ juga berencana untuk mengembangkan potensi lokal Parepare dengan membangun jejaring bisnis yang lebih luas serta meningkatkan kualitas SDM di koperasi dan UMKM. Pelatihan profesional bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM menjadi salah satu prioritas agar mereka mampu mengelola bisnis secara lebih efektif dan mandiri.
Sebagai kota dengan letak strategis, Parepare memiliki peluang besar untuk berkembang meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang luas seperti daerah lainnya. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi koperasi dan UMKM saat ini adalah kualitas kelembagaan dan manajemen yang belum profesional.
“Parepare memiliki potensi luar biasa, namun kita harus memperbaiki kelembagaan dan meningkatkan kualitas manajemen agar mampu bersaing di pasar regional, nasional, dan bahkan global,” lanjut ANH.
Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap koperasi yang sering dianggap hanya sebagai tempat meminjam uang ketika menghadapi kesulitan finansial. Hal ini membuat koperasi di Parepare lebih banyak berfokus pada unit usaha simpan pinjam, tanpa mengoptimalkan peluang di bidang lain, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pakaian, hingga alat rumah tangga.
Kondisi pelaku UMKM di Parepare juga menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya besar, mayoritas masih bergerak di skala mikro. Dengan jumlah UMKM yang mencapai urutan ketiga terbanyak di Sulsel, ANH TQ melihat potensi besar dalam sektor ini jika diberikan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah selama 5-10 tahun ke depan.
“Jika UMKM diberikan dukungan yang tepat, sektor ini bisa menjadi sumber lapangan kerja yang signifikan,” ujar Taqyuddin Djabbar (TQ).
ANH TQ juga menekankan pentingnya kebijakan pro-UMKM dari Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut mencakup kemudahan perizinan, subsidi permodalan, peningkatan kapasitas SDM, promosi produk lokal berbasis teknologi informasi, serta penguatan kewirausahaan sosial dan digital.
Dengan dukungan penuh dari Pemda Parepare, koperasi dan UMKM akan memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi daerah.
