YOGYAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Indonesia dan South Centre menyelenggarakan pertemuan the 2nd Annual Tax Forum. Pertemuan internasional para ahli bidang perpajakan tersebut dilangsungkan di Yogyakarta (25-27/4/2018).
Pertemuan dibuka dengan sambutan Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov DIY, Budi Sulistyo.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menyampaikan makna strategis pertemuan the 2nd Annual Tax Forum sebagai wahana untuk menciptakan referensi aturan pajak yang kondusif bagi dunia bisnis dan bernilai positif bagi Pemerintah.
“Insentif dunia usaha merupakan salah satu fokus dari kebijakan Pemprov D.I. Yogyakarta,” ujarnya dilansir dari situs resmi kementerian luar negeri.
Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kamapradipta Isnomo, mewakili Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan sambutan pembukaan dalam pertemuan. Direktur Kamapradipta menekankan mengenai peran kerja sama internasional untuk memperkuat kemampuan negara-negara berkembang dalam hal perpajakan.
Dia mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang penting untuk dibahas dalam pertemuan, termasuk mengenai ‘environmental taxes’, ‘transfer pricing’ dan ‘collective investment vehicles’.
Ditekankan bahwa Kemlu akan terus aktif mengambil peran dalam pembahasan isu-isu pajak internasional sebagai bagian dari upaya untuk mendorong diplomasi ekonomi nasional.
Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, memberikan ulasan mengenai kebijakan Pemerintah mengenai pajak dalam kaitannya dengan pemenuhan target-target pembangunan nasional, termasuk melalui kebijakan Tax Amnesty yang telah berhasil mengumpulkan Rp 114 Trilyun ang tebusan, Rp4,7 Triliun deklarasi aset dan Rp147 Triliun dana repatriasi.
“Perkembangan terbaru kebijakan Pemri mengenai pajak melalui UU 9/2017 mengenai Akses terhadap Informasi Keuangan dan sejumlah langkah-langkah kebijakan pajak lainnya pada tahun 2018,” jelasnya.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa peran penting pajak penting dalam rangka membangunan postur perekonomian yang lebih mandiri dan lebih sehat. Ditekankan pula bahwa Kementerian Keuangan akan senantiasa tanggap terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis global, termasuk pesatnya perkembangan bisnis digital.
Pertemuan the 2nd Annual Tax Forum menghadirkan sejumlah sejumlah pakar dan pejabat tinggi dari 25 negara. Selain Indonesia, sejumlah negara yang hadir antara lain dari Aljazair, Burundi, China, Ecuador, Mesir, India, Iran, Malaysia, Nigeria, Filipina, Tajikistan, Uganda dan Vietnam.
