SULSELEKSPRES.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dibuat berang oleh salah sagu kampanye Sandiaga Uno di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Kemarahan Susi berawal dari sebuah video dimedia sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah nelayan Indramayu curhat kepada Sandiaga Uno terkait Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Ketua Koperasi Mina Sumitra, Darto, mengaku kesulitan dalam mengurus SIPI. Pengurusan SIPI disebutnya bisa memakan waktu lama, sehingga berdampak pada aktivitasnya.
BACA: Menteri Susi ke Sandiaga: Belajar Dulu Undang-undang Perikanan Baru Komentar
Dilansir dari Kumparan, Susi Pudjiastuti kemudian memberikan bantahan akan adanya kesulitan dalam mengurus SIPI bagi para pemilik kapal.
Dia menegaskan bahwa nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) tidak diwajibkan mengurus izin, baik menangkap ikan maupun pelayaran.
Makanya, apa saya bilang ! https://t.co/VHMzW1gxDT
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) October 17, 2018
“Saya mau tanggapi video yang muncul di medsos soal kunjungan Sandiaga Uno ke Indramayu. Katanya izin akan dipermudah nanti. Saya mau confirm kalau selama ini KKP tidak pernah menyulitkan izin-izin penangkapan ikan,” katanya dengan nada tinggi saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Rabu (17/10/2018) dilansir dari Kumparan.
BACA: Penuhi Target Kursi, Demokrat Terapkan Strategi Kompensasi Suara Caleg
Dia mengatakan, sejak 7 November 2014, pihaknya sudah membebaskan seluruh nelayan dengan kapal di bawah 10 GT dari izin penangkapan ikan. Sementara yang harus mengurus izin adalah mereka yang memiliki kapal dengan ukuran di atas 10 GT hingga 100 GT.
“Itu yang kita suruh izinnya adalah mereka yang punya kapal di atas 10 GT. Yang berukuran 10-30 GT, ngurus izinnya di pemerintah provinsi, nah sementara kapal di atas 30 GT, urus izin ke pusat. Kenapa? Karena banyak sekali laporan mereka yang tidak sesuai. Negara tidak menerima pajak dari kapal-kapal besar ini. Mereka bisa peroleh Rp 10 miliar lebih dari kapal berikuran besar ini,” tambah Susi.
BACA: Lunak Tanggapi Bom Ikan, Menteri Susi Kritik Polda Sulsel
“Saya itu selalu dikasih tahu sama Menkeu kalau pajak dari sektor perikanan kita rendah. Padahal, itu banyak kapal di atas 100 GT yang menghasilkan miliaran. Tapi mereka laporannya hanya dapat sebesar 24 ton per tahun kan enggak masuk akal,” katanya.
Susi menyarankan kalau Sandiaga Uno membaca dan mempelajari peraturan soal perikanan sebelum berkomentar. Sebab, selama ini negara sering dirugikan karena laporan dari kapal besar yang tidak sesuai.
“Jadi jangan asal ngomong dulu. Belajar dan baca dulu Undang Undang Perikanan baru komentar. Saya tidak suka sektor riil seperti ini dibawa ke ranah politik. Mestinya politikus itu kalau mau buat komentar harus banyak riset dulu,” pungkasnya.
