MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah kota Makassar tengah menggagas pengendalian sampah plastik yang selama ini dinilai sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan.
Hal ini dituangkan dalam peraturan walikota (Perwali) Makassar nomor 70 tentang Pengendalian Sampah Plastik, yang rencananya bakal berlaku mulai tahun depan.
Terkait hal ini, Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel) mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah kota Makassar.
Riski Saputra selaku Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel menilai bahwa langkah yang ditempuh pemerintah kota Makassar sudah tepat, hanya saja alternatif dari kantong plastik harus segera diberikan.
“Langkah pemerintah kota tentunya sudah tepat. Jadi kita akan dukung itu, sekalipun hanya sekadar pengendalian,” ujar Riski kepada reporter Sulselekspres.com, Selasa (17/12/2019) siang.
“Harapan kami sih kedepannya bukan hanya sekadar pengendalian, tapi juga pengurangan peredaran kantong plastik. Jadi selain pengendalian, solusi pengganti kantong plastik juga harus segera diberikan,” lanjut Riski.
Terkait Perwali Makassar nomor 70 tentang Pengendalian Kantong Plastik, pihak Walhi mengakui belum mengkaji hal tersebut. Akan tetapi ia berharap pengusaha retail harus terus diawasi agar peredaran sampah plastik tidak semakin merajalela.
“Kami belum baca draftnya. Kalau kami sudah dapat draftnya pasti segera kami kaji. Tapi untuk pengusaha retail seperti Alfa Mart, Indomaret, dan Perhotelan, sebaiknya terus diawasi supaya sampah plastik tidak menumpuk,” lanjutnya.
Kemudian berbicara soal sebaran sampah plastik sendiri Walhi belum memiliki data ril. Hanya saja sampah kota yang diproduksi cukup besar, ditambah lagi sampah kiriman dari luar kota Makassar.
“Sejauh ini kita belum ada data ril terkait sampah plastik. Tapi kalau sampah kota itu kisaran 800 atau 8.000 ton. Ini yang sementara kami godok bersama kawan-kawan.”
“Cuma tumpukan sampah kota ini tidak 100% dari Makassar saja. Ada beberapa sampah kiriman dari luar. Tapi bisa jadi sampah dari Makassar juga terseret keluar, khususnya di wilayah pesisir pantai,” tutupnya.
