MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penjabat Wali kota Makassar, M Iqbal Suhaeb, secara resmi telah melantik jajaran direksi baru Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum kota Makassar untuk masa jabatan 2020-2025.
Pelantikan ini berlangsung di Aula Tirta Dharma Perumda Air Minum, jalan Dr. Sam Rtulangi, kota Makassar, pada hari Selasa (18/2/2020).
Dari sejumlah jajaran direksi, Hamzah Achmad yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt), resmi dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum kota Makassar.
Di posisi Direktur Umum (Dirum) secara eesmi diamanahkan kepada Sulprian. Sementara Imran Rosyadi dan Asdar Ali masing-masing menempati posisi Direktur Teknik dan Direktur Keuangan.
Pasca dilantik, Hamzah Achmad menegaskan komitmennya untuk mewujudkan agenda utama yang telah disampaikan oleh Penjabat Wali kota Makassar, Iqbal Suhaeb.
“Ada dua agenda utama yang disampaikan pak Pj wali kota kepada kami, yaitu mengatasi tingkat kehilangan kapasitas akibat pencurian air, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hamzah.
“Dan memang sejak lima bulan terakhir menjabat pelaksana tugas kami telah melakukan evaluasi mengenai langkah yang akan dilakukan. Cakupan layanan kita saat ini baru 72%.”
“Olehnya, kita akan bersinergi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Termasuk juga pemerintah provinsi Sulsel, Pemkot Makassar, pemerintah daerah yang terkait, juga dengan aparat hukum,” bebernya.
Selain itu, Hamzah juga menegaskan bakal memberi tugas tambahan kepada tenaga baca meter untuk mendeteksi titik yang berpotensi mengalami kebocoran, termasuk melibatkan karyawan, tokoh masyarakat, dan warga, untuk saling berkoordinasi mengatasi tingginya tingkat kebocoran air.
“Tingkat pencurian air berdasarkan estimasi kita masih sangat tinggi. Banyak pipa lama yang harus diganti,” terangnya kepada awak media.
“Sebenarnya ketersediaan air baku lebih dari cukup untuk menyuplai warga Makassar. Cadangan air baku kita di atas 8.000 liter perdetik, sedang kebutuhan kita untuk melayani warga Makassar lima tahun kedepan cukup dengan 500 liter perdetik. Jadi saya kira tidak ada masalah.”
“Hanya saja tantangan kita ini bagaimana bisa mendapat izin lintas wilayah yang melibatkan pemerintah Provinsi Sulsel dan juga Pemerintah Pusat. Ini yang segera kita upayakan,” tegasnya.
Penulis : Widyawan Setiadi
