MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Money Politic (Politik Uang) merupakan bahaya laten yang kerap melekat pada setiap penyelenggaraan momentum pemilihan umum (Pemilu).
Beberapa pihak menyebutkan, Pemilu tanpa money politic bagaikan sayur tanpa garam. Hal ini semakin menegaskan keberadaan politik uang dalam pemilu bagaiman dua sisi mata uang yang sangat sulit dipisahkan.
Perbincangan politik uang ini juga mulai marak diperbincangkan jelang momentum pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2020 ini.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar, Nursari, mengatakan peluang terjadinya politik uang di Pilwali Makassar 2020 ini masih sangat terbuka lebar.
“Potensinya masih sangat signifikan,” jelas Nursari usai menjadi narasumber dalam agenda sosialisasi pengawasan partisipatif bersama media dalam rangka Pilwali Makassar 2020, di lantai II Hotel Jolin, Senin (25/8/2020).
Nursari juga mengatakan, banyak pihak yang melakukan politik uang dengan cara halus, seperti menyelipkan dalam bentuk hadiah kegiatan, ataupun dengan cara lain.
Dengan begitu, Bawaslu meminta kepada masyarakat agar tetap waspada dan mau melaporkan jika menemui potensi terjadinya politik uang.
Untuk mendeteksinya sendiri, bisa dilihat melalui besaran uang yang diberikan. Untuk kegiatan, biaya konsumsi paling besar adalah 30.000. Sementara untuk besaran hadiah maksimal 1 juta rupiah (jumlah akumulasi).
“Jadi kita bisa deteksi lewat besaran uang yang diberikan. Seperti hadiah, itu biaya maksimal secara akumulasi 1 juta rupiah,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, pengamat politik kota Makassar, Ali Armunanto, mengatakan politik uang memang bukan fenomena baru. Tetapi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut.
Edukasi kepada masyarakat dan sanksi berat bagi bakal calon merupakan salah satu metode yang perlu dimassifkan, agar budaya politik uang bisa lepas dari momentum pemilihan umum (Pemilu).
Menurut Ali, saat ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan edukasi. Sebab saat ini ancaman politik uang sudah mulai mengancam masyarakat.
“Saya kira sosialisasi memang busa jadi salah satu metode efektif untuk meminimalisir praktik politik uang. Edukasi ke masyarakat penting sekali. Sementara sanksi untuk bakal calon saya kira sudah paling berat itu. Sebab kandidat langsung didiskualifikasi kalau kedapatan,” ujar Ali.
Lebih lanjut Ali mengatakan, politik uang cenderung sulit dihilangkan sebab hal itu merupakan cara cepat para kandidat untuk memperoleh suara dukungan.
“Memang agak sulit dihilangkan, karena politik uang jadi cara paling efektif untuk dapat suara dengan cara cepat. Tetapi perlu diingat, bahwa itu tidak dibenarkan,” lanjut Ali.
Dengan begitu, Bawaslu Makassar mengambil inisiatif menggandeng media dalam upaya munurunkan upya praktik polotik uang melalui pengawasan di lapangan.
