MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Permasalahan sampah di kota Makassar tampaknya memang sulit diselesaikan. Persoalan ini sudah lama menjamur dan tidak kunjung menemui solusi. Bahkan, kabarnya kapasitas penampungan sampah di Tamangapa sudah over.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Makassar untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi tampaknya upaya tersebut belum manjur.
Yang terbaru, Pemkot Makassar mengeluarkan kebijakan terkait jadwal pengangkutan dan jadwal bongkar sampah dari truk secara shift. Tetapi hal itu justru menuai beberapa persoalan baru.
1. Antrean Panjang Truk Sampah
Mobil truk pengangkut sampah yang keluar masuk TPA Tamangapa sudah satu minggu terakhir ini mengantre di sepanjang jalan Tamangapa.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintah DPRD kota Makassar, Hamzah Hamid. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi dan meminta pemkot mengembalikan model bongkar muat truk seperti sebelumnya, tanpa membuat sopir dan petugas sampah menunggu terlalu lama di jalan.
“Selama ini mobil-mobil yang mengambil sampah di masing-masing kecamatan langsung dibuang dan diturunkan di TPA, tapi ini diubah. Jadwal sampah-sampah itu diturunkan dari truk dibuat per shift untuk setiap kecamatan,” ujar Hamzah yang juga Ketua Asosiasi Pemulung Kota Makassar, Sabtu (29/8/2020).
Alhasil para sopir dan petugas sampah harus menunggu jadwal bongkar muatan untuk bisa masuk ke lokasi pembuangan sampai setengah malam.
“Saya tidak tau apa yang menjadi dasar dari kebijkan ini. Tetapi harusnya sebuah kebijakan mestinya tidak membuat pekerjaan menjadi lama dan mempersulit petugas,” jelasnya.
2. Memicu Kemacetan Panjang
Banyaknya truk sampah yang mengantre di pinggir jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan panjang. Hal ini juga menjadi salah satu keluhan masyarakat dan pengguna jalan.
3. Gaji Satgas Kebersihan Mandek
Selain menyoal pekerjaan sopir dan petugas pengangkut sampah yang menjadi lebih berat karena kebijakan baru, Hamzah juga mengkritik gaji Satgas kebersihan di Kecamatan yang belum terbayarkan.
“Satgas sampah, dan penyapu di jalan yang ada di Kecamatan Panakkukang mengeluh, gaji mereka belum diterima selama hampir dua bulan,” terang Hamzah.
Menurut keterangan ketua DPC PAN Makassar tersebut, gaji tersebut tidak seberapa, tetapi selalu telat dibayarkan.
“Gajinya sudah kecil, itu yang diharap untuk beli beras, pencairannya mandek pula. Sementara gaji pejabat lancar-lancar saja.” tutup Hamzah.
