MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2019, menyisahkan perbedaan persepsi terkait Tata Tertib.
Saat memasuki Rapat Paripurna mengenai Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, pembahasan tersebut mulai memicu perbedaan tafsir terhadap pasal 142 ayat 5 yang termaktub dalam Tatib yang berujung penundaan. Padahal, masa tenggat untuk membahas RAPBD jatuh tempo pada 30 November mendatang.
BACA:Â TP2D Sulsel: Pemerintahan Bayangan yang Tumpang Tindih
Pada Senin 19 November lalu, Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2019 ditunda, dengan alasan absennya Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat tersebut. Sejumlah fraksi yang bersepakat untuk penundaan rapat itu, mengacu pada tatib Paripurna pasal 142 ayat 5. Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid seorang diantaranya.
Ia bersama fraksi Golkar memilih Walk Out saat Gubernur datang sejenak saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi kembali diselenggarakan Rabu 21 November kemarin. Saat ditemui, Kadir mengaku keputusan Walkout ditempuh karena Gubernur tidak mengikuti seluruh rangkaian Paripurna. Kata Kadir, ini kali pertama pengalamannya melihat sikap Gubernur terhadap Paripurna.
BACA:Â Golkar dan Gubernur Hengkang Saat Paripurna RAPBD Sulsel 2019
“Nah ini barusan. Coba dulu Pak Syahrul kan, rapat-rapat saja penting dia tinggalkan yang lain. Mana pada saat dulu rapat-rapat kalau bukan pak Syahrul, pasti diwakili oleh pak Agus,” katanya saat ditemui di ruang Komisi E DPRD Sulsel, Rabu (21/11/2018).
Sementara itu, alasan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninggalkan rapat paripurna lebih dini, lantaran memiliki jadwal kunjungan kerja di Kabupaten Sidrap. Ia menampik, agenda tersebut tak boleh ditinggalkan sebab telah terjadwal jauh sebelum Rapat Paripurna diselenggarakan.
BACA:Â Paripurna Alot, Wakil Ketua DPRD Sulsel: Kami Butuh Kemesraan Dengan Eksekutif
“Jadwal sudah dibuat. Kalau saya janji kamu lalu saya batalkan bagaimana. Ini masyarakat loh. Nanti kita malah kehilangan kepercayaan,” kata Nurdin saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Rabu (21/11/2018).
Untuk itu, Nurdin hanya meminta kepada DPRD Sulsel, untuk menyesuaikan Tatib. “Kita minta tata tertib DPRD harus menyesuaikan,” harap Nurdin.
