SULSELEKSPRES.COM– Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menanggapi permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Pada Selasa (7/5/2019) kemarin, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Roside meminta ke Priseden RI Jokowi agar segera memecat Menko Polhukam Wiranto, terkait rencana yang akan dilakukan Wiranto, yakni; membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan tokoh yang melanggar hukum pascapemilu.
“Saya sarankan kepada Pak Jokowi pecat Wiranto sebagai Menko Polhukam karena berbeda dengan semangat dan janji kampanye Pak Jokowi 2014 yang menjamin kebebasan berpendapat,” kata Andre, dilansir dari Detik.com.
BACA:Â KPU Dituding Curang, Wiranto: Sangat Tendensius, Ngawur
Merespons hal tersebut, Abdul Kadir Kading selaku Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf mengatakan, apa yang telah direncanakan oleh Wiranto, adalah hal yang sudah tepat.
“Saya kira apa yang dilakukan Pak Wiranto itu masih dalam koridor yang tepat,” ujarnya, dilansir Detik.com, Rabu (7/5/2019).
Abdul Kadir Kading menjelaskan, gagasan Wiranto membentuk tim hukum nasional, sudah melalui kajian dan analisa keamanan yang dilakukan Kementrian Polhukam.
BACA:Â Ahmad Dhani Ingatkan Para Tokoh Jangan Takut Kepada Ancaman Wiranto
“Justru karena analisis keamanan yang dilakukan Menkopolhukam maka akhir-akhir ini banyak orang memahami Demokrasi bebas mutlak. Banyak orang bertindak di luar koridor hukum,” jelasnya.
“Tindakan menghina, menyampaikan berita bohong, memprovokasi rakyat untuk kepentingan politik tertentu, tentu tidak dibenarkan karena di dalam demokrasi itu hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Itulah demokrasi pancasila, itulah negara hukum dan segala tindakan kita harus berdasarkan hukum, berdasarkan aturan kaidah aturan yang ada,” sambung Abdul Kadir.
Mengingat banyaknya pernyataan yang bersifat provokasi, baik ke Pemerintah hingga ke Masyarakat, Abdul Kadir Kading pun menyarankan, semua pihak agar mendukung, apa yang tengah direncanakan Wiranto.
“Oleh karena itu harus diambil tindakan satu langkah yang diambil Pak Wiranto itu adalah satu langkah yang harus kita dukung. Jangan sampai pasca pemilu ini kita berantem gara-gara provokasi orang yang tidak berdasar data dan fakta,” kata Karding.
Penulis : Efrat Syafaat Siregar
