MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Bagian Kesra Kota Makassar dicecar pertanyaan dalam rapat monitoring (monev) yang dilaksanakan di ruang Komisi D, DPRD Kota Makassar, Rabu (26/6/2019).
Hamza Hamid mengatakan, pada pembahasan pokok 2018 telah ditambah guru mengaji di Kota Makassar dari 2.500 orang menjadi 3.500 orang. Namun dalam prakteknya hal tersebut tak sesuai dengan pembahasan.
“Kita sudah berkomitmen untuk menambah 1.000 orang namun ternyata tidak seperti itu. Yang dapat hanya orang-orang yang dekat dengan lurah,” kata Hamza di samping Kabag Kesra Kota Makassar, Dahyal.
Hamzah mengatakan, anggota dewan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui jika praktik di lapangan berbeda dengan kesepakatan di awal. Bahkan Hamzah menyebut, pihaknya tak mengetahui apa yang menjadi persyaratan guru ngaji mendapatkan insentif.
“Apa persyaratan sehingga guru ngaji bisa dapat intensif. Kan yang terjadi hanya meminta data dari kelurahan. Kalau tidak dekat dengan Lurah jadi tidak terakomodir. Bapak ini tidak komitmen. Kita sudah sepakat, lalu bapak jalankan sendiri tanpa memberi kami sebagai anggota dewan pemberitahuan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Syarief mengatakan, pihak Kesrah hanya memberi informasi ke Dewan sebelum dananya dicairkan. Namun setelah pencairan tak ada lagi kabar dari pihak Kesra.
“Investigasi kami temukan banyak indikasi yang dapat intensif hanya yang dekat dengan lurah. Bahkan bapak sudah tidak mau angkat telepon kalau mau dikonfirmasi,” bebernya.(*)
