JAKARTA – Banyaknya upaya beberapa pihak yang terindikasi pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga membuat Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya tetap memperkuat KPK, kini diminta ketegasan presiden.
Menurut Peneliti Senior Para Syndicate, Toto Sugiarto, pernyataan Jokowi mengenai tak akan membiarkan pelemahan KPK perlu diperkuat dengan tindakan yang nyata.
“Kalau statement (sudah) clear, tapi action itu yang tidak ada,” kata Toto saat dihubungi, Rabu (13/9) dilansir dari kompas.com.
Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebanyak 76,9 persen responden melihat pemerintahan Joko Widodo berkomitmen memperkuat KPK.
Toto memprediksi, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa saja menjadi turun.
Hal itu didasari adanya sejumlah “serangan” terhadap KPK yang datang dari pembantu presiden sendiri.
Misalnya, Jaksa Agung M Prasetyo yang ingin fungsi penuntutan kasus korupsi dikembalikan ke Kejaksaan. Dengan kata lain. Jaksa Agung ingin tidak ada lagi penuntutan di KPK.
Usai Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut, belum ada tanggapan dari Presiden. Hal itu, kata Toto, memperlihatkan Presiden tak melakukan apa-apa.
“Presiden barangkali merasa cukup dengan statement, tapi tidak ada langkah nyata yang dilakukan untuk mendukung penguatan KPK,” tutur Pengamat Politik dari Universitas Paramadina itu.
Ia menambahkan, Presiden harus mengingatkan para bawahannya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.
Setidaknya agar dua pimpinan institusi penegak hukum tersebut tak ikut-ikutkan memberikan komentar yang bernada pelemahan terhadap KPK.
Jokowi sebelumnya menegaskan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus terus diperkuat.
“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” ujar Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Senin (11/9).
