PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Kepala Lapas IIA Parepare, Totok Budiyanyo beserta jajaran, mengikuti acara pembukaan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 secara daring, di Ruang Rapat Lapas IIA Parepare pada Kamis (3/8/2023).
Turut mendampingi Kepala Kesatauan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas IIA Kota Parepare, Dedy S, beserta pejabat struktural.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembukaannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang telah memberikan kepercayaan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) dan Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023 ini.
“Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atas kerjasama, sinergi, dan kolaborasinya yang telah mengintegrasikan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dengan Temu Bisnis Tahap VI,” terangnya.
Yasonna menjelaskan, acara ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-78 Tahun 2023. Pada momen ini, kata dia, pemerintah berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional yang salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Upaya ini sejalan dengan tema yang diangkat dalam acara ini, yaitu “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.
“Hadirnya Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD), serta para pelaku usaha dalam acara ini adalah langkah nyata dalam mendukung kampanye nasional gerakan Bangga Buatan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tindak lanjut arahan Peraturan Presiden (Perpres) No 2/2022 tentang Pengembangan Kewirusahaan Nasional Tahun 2021-2024,” paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan PDN dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.
“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” jelasnya.
Andap menerangkan, kegiatan ini juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham.
Adapun layanan yang ditawarkan adalah layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.
“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencanya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam tiga hari,” ujarnya.
Andap memaparka, sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan PDN, dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, lanjut dia, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.
Selain itu, kata Andap lagi, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.
“Mari kita menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” tandasnya.
