25 C
Makassar
Rabu, Agustus 10, 2022
BerandaNasionalKomnas HAM Sebut Kematian Ratusan KPPS Bukan Karena Racun, Lalu Apa?

Komnas HAM Sebut Kematian Ratusan KPPS Bukan Karena Racun, Lalu Apa?

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penyebab kematian ratusan anggota KPPS di Pemilu 2019, salah satunya karena pengabaian perlindungan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

“Sehingga mereka (anggota KPPS) ketika bermasalah secara fisik tidak mendapatkan prioritas penanganan, tidak memiliki asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga berdampak pada pembiayaan untuk berobat secara mandiri,” kata Ketua Komnas HAM (tengah) Ahmad Taufan Damanik, di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dilansir dari CNNIndonesia.

“Implikasinya pelayanan terbatas dan akhirnya meninggal dunia,” kata Taufan menambahkan.

Selain itu, Komnas HAM juga mencatat belum adanya komitmen yang kuat dari negara. Lemahnya komitmen tersebut, kata dia dapat dilihat kala penempatan para petugas KPPS, PPS, pengawas dan keamanan yang sebatas sukarelawan.

Padahal, dengan begitu, perspektif perlindungan terhadap mereka justru kata Taufan menjadi lemah.

Ini belum lagi terkait proses rekrutmen, yang pada utamanya kata Taufan adalah syarat minimal dan maksimal usia. Batas usia kata dia, hanya diatur pada syarat minimal yakni 17 tahun, sedang maksimalnya tidak diatur.

“Dengan demikian situasi ini menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap penyelenggara sebab usia rata-rata yang meninggal dari data Komnas HAM di atas 40 tahun,” tutur Taufan.

Tak hanya itu, Komnas HAM kata Taufan juga mendapatkan faktor kelalaian dengan menurunkan standar regulasi persyaratan KPPS tentang syarat mampu secara jasmani dan rohani.

“Tetapi secara faktual, rata-rata hanya Surat Keterangan Sehat biasa dari Puskemas yang tidak mencantumkan riwayat/risiko kesehatan petugas dan bahkan Surat Penyataan Sehat Pribadi juga diterima,” katanya.

Saat ini, kata dia, hasil investigasi Komnas HAM belum menemukan adanya indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan pemilu dalam penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut, Taufan menjelaskan rekomendasi dari Komnas HAM di antaranya yaitu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang berimbas terhadap dampak kematian anggota KPPS.

“Kemudian memastikan adanya tanggung jawab oleh negara baik melalui pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu untuk memastikan adanya penanganan terhadap petugas baik meninggal dan sakit, termasuk pemulihannya,” ujar Taufan.

Penulis: Agus Mawan

spot_img

Headline