TORAJA UTARA, SULSELEKSPRES.COM – Puluhan Kontraktor di Kabupaten Toraja Utara terancam tidak di bayarkan untuk Tahun Anggaran 2017.
Pasalanya, proyek Pekerjaan yang di biayai dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2017 ini, mengalami devisit kurang lebih sebesar Rp 72 Miliar. Sehingga sejumlah Kontraktor yang mengerjakan proyek terancam tidak akan dibayar.
Keluhan puluhan Kontraktor ini disampaikan kepada dua orang LSM dan beberapa Wartawan di Warkop tempat kumpulnya para awak media di Karassik Rantepao. Salah satu kontraktor yang tidak mau disebutkan identitasnya membeberkan keluh kesahnya.
“Sudah ada 1 bulan lebih SPM kami di terbitkan oleh Dinas terkait dan di serahkan oleh BPKAD untuk di buatkan SP2D nya, tetapi sampai hari ini 26 Desember belum juga ada kejelasan adanya proses pencairan dana kami,”pungkasnya, Selasa (26/12/2017).
Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut prihatin mendengar keluhan para kontraktor ini. Bahkan Sekretaris LSM LP-KPK, Widian dan Koordinator Divisi Intelijen dan Investigasi LSM Aliansi Indonesia, Albert mengatakan akan melakukan penelusuran dan investigasi adanya puluhan Kontraktor yang belum dibayarakan sampai akhir tahun ini.
“Albert menambahkan bahwa kalau benar puluhan Kontraktor di Kabupaten Toraja Utara terancam tidak dibayarkan, maka kami akan melakukan konfirmasi kepada Bupati Toraja Utara, Dr.Kalatiku Paembonan,M.Si. Apakah benar para kontraktor yang sudah selesai proyeknya belum di bayarkan dari Dana DAU?,”ujarnya.
Sekretaris LP-KPK Toraja, Widian menambahkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Bupati Toraja Utara harus bertanggungjawab untuk segera membayarkan para Kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya.
“Semua proyek Tahun 2017 sudah dianggarkan pada APBD 2017. Jadi tidak ada alasan untuk tidak di bayarkan,”ujarnya.
“Saya juga meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menyikapi masalah ini. Jangan sampai Anggaran Proyek Tahun 2017 yang sudah masuk dalam APBD Tahun 2017 tidak ada Dananya,” tambah Widian.
