JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, cukup optimis dan yakin penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP sampai jajarannya paling bawah sudah teruji. Sehingga bisa mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dengan baik.
“Ada pengalaman teruji, pengalaman dan integritasnya. Apalagi Pak Haryono (Ketua DKPP, saya kenal lama beliau saat beliau di MK,” ujar Tjahjo saat jadi pembicara di acara rapat kerja persiapan Pilkada serentak 2018, di Jakarta, dilansir dari situs resmi kemendagri, Rabu (25/10/2017).
Tjahjo pun bercerita sekelumit kisahnya, saat dia jadi Ketua Tim Sukses pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla di pemilihan presiden 2014. Kata dia, sebagai ketua tim sukses, dialah orang yang paling bertanggung jawab dalam strategi pemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tentu dibantu seluruh tim. Ia masih ingat, ketika ada gugatan terhadap hasil Pilpres, ia sampai tak berani menelpon Ketua KPU, para hakim konstitusi. Apalagi coba ingin bertemu. Semua dia lakukan semata menjaga independensi kedua lembaga.
“Saya enggak pernah ketemu. Kita sama bapak (Haryono) MK saja enggak pernah ketemu. Waktu saya menjadi ketua tim suksesnya Bapak Jokowi enggak berani telpon Ketua KPU, Ketua Panwas, Pak Muhammad sama alhamarhun Pak Husni Kamil Manik juga enggak berani,” tutur Tjahjo menceritakan kembali sekelumit kisahnya saat ia jadi ketua tim sukses Jokowi.
Pilkada serentak 2018, lanjut Tjahjo, memang sudah didepan mata. Tapi, kata dia masih ada waktu, untuk mempersiapkan segalanya lebih baik lagi. Tjahjo juga mengatakan, andai ada kesulitan, atau keluhan baik itu dari Pemda, KPU dan Bawaslu, jangan segan untuk segera berkomunikasi dengan Kemendagri.
“Saya kira masih ada waktu nanti kalau ada keluhan-keluhan dari pemerintah daerah, dari KPU daerah dan KPU Pusat, Bawaslu, komunikasi dengan kami tapi secara prinsip bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Tjahjo menambahkan, Pilkada serentak adalah bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dan konsolidasi demokrasi ini sangat penting untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus kian efektif dan efisien. Serta untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat otonomi daerah dengan memilih pemimpin daerah yang terbaik dan amanah.
