MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah menemui titik terang. Pihak penyelenggara dan pemerintah menyepakati (9/12/2020) sebagai jadwal pemungutan suara.
Untuk mempermulus jalannya Pilkada, penyelenggara juga menyepakati pada tanggal (15/6/2020) mendatang semua tahapan dilanjutkan kembali setelah sempat terhenti akibat Covid-19.
Hal ini juga tentu berlaku untuk Pilwali Makassar 2020 ini. Meski begitu, nyatanya kesepakatan ini tidak diterima begitu saja bagi sejumlah pihak, khususnya bagi beberapa pengamat.
Sejumlah pengamat menilai pelaksanaan Pilwali Makassar pada Desember mendatang terlalu berisiko. Mengingat situasi Covid-19 belum dinyatakan normal 100 persen.
“Saya rasa ketika pilkada dipaksakan untuk dilakukan ditengah-tengah masa pandemi, maka akan ada beberapa hal yang terjadi,” ujar Ali Armunanto, selaku Pengamat Politik kota Makassar.
“Partisipasi akan menurun seiring dengan ketakutan orang untuk keluar rumah atau mendatangi keramaian. Kecuali ada solusi kreatif yang dilakukan. Seperti di Amerika, dengan nengirim surat suara melalui pos ke rumah pemilih. Namun menurut saya ini rawan kecurangan,” lanjutnya.
Ali juga menilai pelaksanaan Pilwali Makassar 2020 ini bisa membuat calon merasa kesulitan, karena akses dan media yang digunakan untuk berkampanye sangat terbatas.
“Kandidat akan kesulitan dalam melakukan kampanye. Karena pembatasan fisik dan aturan yang memungkinkan orang untuk berkumpuk, sehingga dibutuhkan metode kampannye yang lebih personal dan itu akan membutuhkan biaya besar. Disisi lain, sosial media bisa dimanfaatkan, tapi jangkauannya sangat terbatas,” jelasnya.
Selain itu, para kandidat calon yang akan bertarung juga kesulitan dalam mendongkrak elektabilitas. Sehingga, dalam konteks Makassar, momentum ini akan menguntungkan pihak yang berada dalam posisi top of mind pemilih.
