MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel memberikan amcaman berupa sanksi terhadap kadernya yang tidak mengkampanyekan
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, J Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPW PPP Sulsel M Aras, saat menggelar Santiaji (pengarahan) beberapa waktu yang lalu, semua Caleg sudah diinstruksikan untuk menyisipkan variabel Pilpres ketika turun sosialisasi di Daerah Pemilihannya (Dapil). Di Pilpres PPP mengusung Joko Widodo-Amin.
BACA: Konsisten Membela Umat, Begini Perjuangan PPP di Parlemen
“Pada saat kami Santiaji Caleg pada waktu itu, kami sudah menginstruksikan kepada seluruh Caleg, pada saat mensosialisasikan dirinya, dia juga wajib mensosialisasikan Jokowi untuk Pilpres. Sehingga, pantauan kami selalu tertuju apakah mereka mengkampanyekan atau tidak,” kata Aras, Rabu (26/12/2018).
Instruksi itu kata Aras wajib dilakukan. Makanya, bagi Caleg yang tidak melakukan itu, maka sanksi menanti mereka. Aras mengungkapkan, sanksi itu disesuaikan dengan aturan partai.
BACA: PPP Sulsel Tekankan Caleg Bersikap Adil Saat Kampanye
“Jadi, siapa yang tidak mengkampanyekan, tentu ada sanksi partai. Paling besar, tentu proses yang sesuai dengan AD/ART, yang melanggar aturan ada sanksinya, pertama surat teguran. Kalau sudah berulang-ulang sampai 3 kali, bisa saja ada pemecatan,” kata dia.
Aras juga menyebut, jika tak ada kekhawatiran bagi Caleg yang akan kampanye di wilayah atau basis Capres lain.
Sebab, menurutnya, semua Calegnya sudah memahami daerah masing-masing. Sehingga, strateginya adalah paling tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di basis tersebut.
