SULSELEKSPRES.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, rapat bersama pihak BPJS Kesehatan, di ruang kerjanya, Selasa, 14 Juli 2020. Rapat tersebut membahas perkembangan pelayanan BPJS Kesehatan di 24 kabupaten/kota se Sulsel.
Abdul Hayat Gani, mengungkapkan, pemerintah daerah harus menjadi supporting sistem terhadap kebijakan pemerintah pusat. BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan maksimal, khususnya terhadap masyarakat miskin.
“Koordinasi harus kuat. Supporting sistem yang kita berikan, tentu sesuai dengan kemampuan daerah,” kata Abdul Hayat.
Ia juga menyampaikan pentingnya akurasi data. Jika memungkinkan, data BPJS Kesehatan terintegrasi dengan data Dinas Sosial.
BACA: Tanam Investasi Rp 6,5 Triliun, Smelter Huadi Tambah Enam Tungku
“Kalau kita ingin memproteksi sesuatu, data harus kuat. Kondisi sekarang, banyak yang tidak miskin, tetap mengaku miskin karena mau mendapatkan proteksi secara gratis,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan pelayanan BPJS Kesehatan di tengah Covid-19, Abdul Hayat menyarankan agar BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbartramal, dr Donni Hendrawan MPH, melaporkan perkembangan pasca pembatalan kenaikan iuran khusus Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP). Termasuk besaran iuran PBPU dan BP pra putusan dan pasca putusan Mahkamah Agung.
