Home Headline Reses Di Jeneponto, Petani Sampaikan Keluhannya Kepada H Alimuddin

Reses Di Jeneponto, Petani Sampaikan Keluhannya Kepada H Alimuddin

0
Reses Di Jeneponto, Petani Sampaikan Keluhannya Kepada H Alimuddin
Anggota DPRD Sulsel, H Alimuddin menggelar Reses sidang III tahun 2017, dalam bentuk serap aspirasi di hadapan ratusan warga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pada Selasa (12/9)/ SULSELEKSPRES.COM/ MUH. ADLAN

JENEPONTO – Anggota DPRD Sulsel, H Alimuddin menggelar Reses sidang III tahun 2017, dalam bentuk serap aspirasi di hadapan ratusan warga, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pada Selasa (12/9).

Dalam kesempatan itu, Salah satu warga menyampaikan keluhannya terkait banyaknya bantuan untuk petani yang tidak tersalurkan sebagaimana yang diharapkan nya.

Menurut nya, ada banyak bantuan yang diturunkan oleh H Alimuddin ke Jeneponto, Baik itu bibit jagung, bibit padi dan sebagainya, namun hal ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu.

“Ada oknum Di Jeneponto yang dipercayakan, tidak menyalurkan bantuan tersebut ke orang-orang yang membutuhkan, apakah itu traktor atau bibit,” ungkap seorang warga di Kecamatan Turatea, Jeneponto, Selasa (12/9)

Menanggapi hal tersebut, H Alimuddin mengatakan selama ini dirinya tidak akan mau terlibat langsung dengan dinas terkait, karena kalau dengan dinas, hanya akan bermasalah.

“Misalnya, ini ada bantuan 17 traktor yang tidak bisa terealisasi kan, mungkin kekurangan nya orang dinas tidak tau dia mau hubungi siapa, atau berkasnya bermasalah, sehingga tidak terselesaikan” kata legislator dari Fraksi PDIP Sulsel tersebut.

Menurut H Alimuddin, begitu banyak bantuan yang kita perjuangkan terbengkala, padahal anggaran nya sudah siap, tapi di tahan, salah satu penyebab nya, yakni berkas yang dari dinas terkait tidak memenuhi syarat.

“Tentu, hal ini harus di evaluasi, terkait program- program yang kita perjuangkan” Ucapnya.

Ketua KTT Jeneponto itu juga menambahkan, bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan petani di pemerintah pusat.