MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Partai Demokrat menanggapi isu rencana digabungkannya pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Hal tersebut berdasarkan hasil rapat pimpinan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia melalui virtual meeting, di Jakarta, Kamis 14 Januari 2021 lalu.
“Jadi pertimbangannya, DPP itu tidak mau. Karena kemarin pelaksanaan serentak Pilpres dan Pileg banyak panitia meninggal. Apalagi digabung Pilkada,” kata Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah Erbe kepada awak media di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (20/1/2021).
Dalam rapat itu juga, kata Ni’matullah, pihaknya mengusulkan salah satu perayaan pesta demokrasi tersebut dimajukan ke tahun 2023. Agar tidak bersamaan.
“Saya pikir juga memang agak ribet kalau ada Pileg, kemudian ada calon presiden dan ada calon Gubernur,” ujarnya.
“Jadi kita Pileg dan pilpres dulu, setelah itu pilkada atau di balik. Supaya ada spasi pelaksanaan, masyarakat juga bisa fokus,” tambah Ulla, sapaan akrabnya.
Pasalnya, apabila itu bersamaan, masyarakat tidak fokus melihat dan mengenal lebih dekat siapa bakal calon presiden nantinya. Karena, masyarakat butuh presiden yang betul-betul terbaik.
“Di sisi lain kita juga butuh gubernur yang lebih baik. Nah kalau itu bersamaan yang mana mi mau kita perhatikan,” jelas Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Selain itu lanjutnya, di ruas jalanan juga tentunya akan dipenuhi dengan baliho atau spanduk. “Sehingga hal tersebut akan sedikit merepotkan,” tuturnya.
