SIDRAP, SULSELEKSPRES.COM – Keputusan KPU Sidrap, yang menerima berkas pasangan calon H Dollah Mando-Mahmud Yusuf yang sebelumnya ditolak memantik polemik.
Bakal calon Bupati perseorangan, Andi Ikhsan Hamid kepada media, Kamis (11/1/2018), menilai keputusan KPU yang menerima berkas pasangan DOAMU adalah keputusan yang berani.
BACA: Alhamdulillah! Berkas DOAMU Diterima di KPU Sidrap
Pasalnya, kata Andi Enda, sapaannya, bakal calon bupati Mahmud Yusuf tidak menyertakan Surat Keterangan tidak dinyatakan sedang Pailit dari pengadilan negeri tata usaha niaga Surabaya.
“Bayangkan, hanya bermodalkan resi pengiriman yang ditulis tangan dijadikan sebagai dasar dokumen yang seharusnya sangat penting,” ujarnya.
Ia menilai, KPU termasuk Panwas telah mengambil keputusan yang sangat berani dengan melegalkan hal itu.
BACA: Di Pantai Kering, Ribuan Masyarakat bersama Pasangan DOAMU
“Bagi kami, Resi Pengiriman tersebut tidak membuktikan apa-apa bahwa yang bersangkutan sedang mengurus surat keterangan tidak sedang pailit yang menjadi syarat bagi calon,” tegasnya, melalui rilisnya kepada Sulselekspres.com.
Juru bicara paslon Fatma, Andi Hindi Tongkeng juga menyorot kinerja KPU dan Panwas yang seolah memaksakan keputusan dengan menerima berkas DOAMU.
“Logikanya tidak masuk akal. Surta itu bukan keterangan dari Pengadilan Tata Niaga, Surabaya. Tetapi, resi pengiriman berkas dari Sidrap. Itu tidak membuktikan apa-apa,” tegasnya.
Ia hanya meminta KPU dan Panwas hati-hati dalam mengambil keputusan, sebab diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Berdasarkan pengumuman no: 25/PL.03.2-PU/7314/KPU-kab/XII/2017 tentang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pilkada Sidrap point 12, balon Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan surat keterangan dokumen tidak sedang dinyatakan pailit dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi.
Pengumuman ini didasari pada, PKPU no 1 tahun 2017, PKPU no 15 tahun 2017 dan keputusan KPU Sidrap no: 01/KPT/PILBUP/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017.
Penulis: Abdul Latif
