BONE, SULSELEKSPRES.COM– Ribuan tenaga honorer teknis yang tergabung dari berbagai instansi
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, mendatangi Kantor DPRD Bone untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (17/10/2024).
Dimana aksi demonstrasi tersebut tidak lain untuk meminta dan menuntut kejelasan terkait status peningkatan mereka yang selama ini sudah mengabdi puluhan tahun lamanya.
Dalam aksi ini dipicu oleh keputusan Pemkab Bone yang hanya membuka dua formasi penerimaan honorer, yakni di Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kesehatan. Padahal, jumlah tenaga honorer teknis di Bone yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan, mencapai ribuan orang. Banyak dari mereka telah lama mengabdi, namun hingga kini belum ada kepastian terkait status kepegawaian mereka.
Aksi tersebut dipimpin oleh jenderal lapangan Andi Muh. Akib dengan membawa tuntutan terkait kejelasan status kepegawaian mereka dan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dengan membawa spanduk dan poster yang berisi berbagai tuntutan, para tenaga honorer menyuarakan aspirasi mereka melalui yel-yel yang menggema di depan gedung DPRD.
Mereka menuntut agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone mengusulkan kuota formasi PPPK secara adil dan merata bagi seluruh honorer teknis yang telah mengabdi di instansi pemerintah setempat.
Ia juga meminta agar formasi yang telah ditetapkan dalam penerimaan PPPK 2024 tidak dikunci atau di-TMS-kan, sehingga semua tenaga honorer teknis bisa mengikuti seleksi tanpa hambatan.
Jenderal Lapangan Muh. Akib menilai jika selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memang tidak serius memperhatikan kami sebagai honorer.
“Bayangkan saja sudah puluhan tahun menjadi honorer sampai sekarang belum ada kenaikan status yang jelas. Dan hari ini kami bersama teman teman sebagai honorer menuntut Pemerintah Daerah untuk segera memberikan kejelasan,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan salah satu poin utama dalam aksi ini adalah desakan agar tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dapat diangkat tanpa syarat di unit kerja masing-masing. Serta meminta alokasi formasi yang lebih besar bagi tenaga teknis, dengan mempertimbangkan lamanya masa pengabdian.
“Kami di sini memperjuangkan hak kami untuk mendapatkan kejelasan status dan kesempatan yang adil dalam seleksi PPPK. Banyak dari kami yang telah mengabdi bertahun-tahun namun tidak diangkat, sementara ada yang baru satu atau dua tahun sudah diangkat,” lanjutnya.
Dalam aksinya, salah seorang tenaga honorer menyampaikan ketidakadilan dalam pengusulan kuota formasi PPPK yang hanya dialokasikan kepada dua OPD. Dan menuntut agar seluruh OPD di Kabupaten Bone mendapat alokasi formasi yang setara dan adil.
“Kami meminta agar formasi PPPK untuk tenaga teknis dibagi rata, dan tidak hanya difokuskan pada dua OPD. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi soal keadilan bagi seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi,” tegas salah satu peserta aksi.
Adapun keenam poin tuntutan tenaga honorer teknis yakni;
Pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Bone untuk mengalokasikan anggaran penerimaan PPPK Honorer Teknis.
Kedua, meminta kepada (PPK) Pejabat Pembina Kepegawaian dan BKPSDM Kabupaten Bone untuk mengusulkan kuota formasi seluruh honorer teknis yang bernaung di Instansi Pemkab secara merata.
Ketiga, meminta PPK dan BKPSDM Bone meralat usulan Formasi PPPK tahun 2024 untuk dibagi rata kepada seluruh OPD Instansi Pemerintah Kabupaten Bone.
Keempat, meminta kepada PPK dan BPKSDM Bone untuk tidak mengunci atau tidak men-TMS kan formasi yang sudah ditetapkan dalam penerimaan PPPK tahun 2024.
Kelima, meminta kepada PPK dan BKPSDM Bone untuk pengusulan selanjutnya dan membuka kuota alokasi formasi honorer tenaga teknis sebanyak banyaknya.
Dan Keenam, meminta PPK dan BPKSDM Bone agar honorer tenaga teknis diangkat tanpa syarat pada unit kerja masing masing dengan mengutamakan lamanya pengabdian dan yang sudah terdata di database BKN.
Mereka mendatangi kantor DPRD untuk mengadu karena BKPSDM Bone hanya membuka dua formasi untuk pengangkatan PPPK Bone.
Kedua formasi itu, formasi PPPK Damkar Bone dan PPPK Dinas Kesehatan Bone.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar, Andi Muh Idris Rahman mengatakan mestinya pemerintah daerah dari dulu memperhatikan para tenaga honorer.
Pihaknya telah mengatensi pemerintah Kabupaten Bone untuk membagi rata formasi di setiap instansi.
“Kasian mereka sudah bertahun tahun mengabdi belum juga ada peningkatan status. Ini yang mesti juga di perhatikan. Kami usulkan kemarin tapi tidak disetujui Pj sebelumnya (Andi Islamuddin) karena alasannya Bone defisit anggaran,” kata legislator Golkar.
Andi Idris Rahman sapaan Andi Alang mengkritisi pengalokasian formasi yang dinilai tidak adil. Ia menyarankan agar penganggaran PPPK ke depan dapat lebih proporsional, dengan pembagian yang lebih adil antara guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
“Jika tuntutan ini tidak direspons dengan baik, DPRD Bone bahkan mengancam akan merekomendasikan pencopotan pejabat terkait yang tidak hadir dalam rapat pembahasan formasi PPPK. Aksi unjuk rasa ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer teknis di Kabupaten Bone secara adil dan transparan,” ujarnya.
Menurut Andi Idris Rahman berjanji tuntutan ini segera kami sampaikan ke Pimpinan untuk segera di RDPU kan.
“Saya yakin 45 anggota DPRD Bone siap memperjuangkan tuntutan aksi para tenaga honorer. Kita ini menjadi wakil rakyat karan merekalah yang memilih kita bukan para pejabat jadi ini harus di perjuangkan,” janjinya.
Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Bone Andi Muh Salam mengakui kalau Andi Islamuddin sewaktu menjabat sebagai Pj Bupati Bone tidak menyetujui adanya formasi P3K untuk tenaga honorer.
“Tidak disetujui kemarin sama Pj, tapi insya allah kami akan tetap memperjuangkan aspirasi dari tenaga teknis ini,” akui Politisi Nasdem.
Andi Muhammad Salam sapaan Lilo juga menambahkan meski dikebut waktu pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer sampai di pusat.
“Meski tersisa tiga hari batas waktu pendaftaran ini, kami akan tetap kawal. Kami akan sampaikan ke pusat. Insya allah ada jalan,” tambah Andi Muh Salam.
Sementara itu, salah seorang Anggota DPRD Bone dari Fraksi Demokrat Seheruddin dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap aksi ini.
“Kami merasakan apa yang dirasakan oleh tenaga honorer teknis yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Mereka pantas mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang status mereka,” tegasnya.
Seheruddin yang juga merupakan perwakilan Dapil V Bone juga menegaskan bahwa DPRD Bone siap menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
“Sebagai bentuk tindak lanjut, bahwa DPRD Bone akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab Bone. Insya Allah, besok pagi, Jumat, rapat dengar pendapat akan langsung dilaksanakan. Ini untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan hari ini,” tegasnya lagi.
Seheruddin, yang merupakan alumni Pondok Pesantren As’adiyah, berharap agar hasil dari rapat tersebut dapat memberikan solusi yang adil bagi para tenaga honorer teknis yang telah mengabdikan diri demi pelayanan masyarakat di Kabupaten Bone.
“Kami akan terus mendukung dan mengawal aspirasi mereka hingga ada keputusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak,” harapnya.
Sekedar diketahui, Pihak DPRD Kabupaten Bone menyambut baik aksi tersebut dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak terkait. Andi Muh. Salam, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, yang menerima aksi tersebut, menyatakan bahwa aspirasi ini akan diperjuangkan oleh seluruh anggota DPRD. (*)
Laporan: Yusnadi
