MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Makassar mulai kerja berat jelang momentum pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwali) Makassar 2020 ini.
Berbagai upaya mulai dilakukan dalam proses pengawasan, baik dalam menangani pelanggaran pemilu maupun pengawasan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Khusus untuk pelanggaran ASN, Bawaslu Makassar sudah melakukan Deklarasi Netralitas ASN, dengan menggandeng pemerintah kota Makassar, juga melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Selain itu, sejumlah petugas kecamatan juga intens melakukan pengawasan di lapangan, khususnya dalam momentum deklarasi pasangan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar.
Menurut keterangan Komisioner Bawaslu Makassar Divisi Penindakan, Sri Wahyuningsih, saat ini memang Bawaslu tengah gencar melakukan pengawasan, sebab saat ini dianggap mulai memasuki masa-masa rawan.
“Iya, kami memang meminta seluruh jajaran pengawas di kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan deklarasi bakal pasangan calon. Pengawasan ini untuk mengantisipasi keterlibatan ASN,” ujar Sri kepada Sulselekspres.com, Kamis (3/9/2020) siang.
Lebih lanjut Sri mengatakan, pengawasan ini dilakujan sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam memerangi pelanggaran netralitas dan kode etik ASN, terlebih lagi pasca pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN.
“Apalagi dua hari yang lalu para ASN melalui kegiatan Bawaslu dan di hadapan Pj Walikota Makassar, sudah mendeklarasikan diri untuk tetap netral dalam pemilihan ini,” lanjut Sri.
Pekerjaan Bawaslu sendiri tidak akan berhenti di momentum deklarasi saja, tetapi akan terus berlangsung sampai proses pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tuntas digelar.
Dengan begitu, mulai besok pihak Bawaslu kembali melakukan pengawasan di momentum pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota di Komisi Pemilihan umum (KPU) Makassar.
“Besok itu sudah masuk jadwal pendaftaran calon di KPU. Itu juga akan kita awasi,” terang Sri.
Selqin pengawasan-pengawasan yang dilakukan di lapangan, Bawaslu juga terus melakukan upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal politik uang (Money Politic).
Politik uang sendiri dianggap sebagai penyakit yang sulit dihilangkan. Bahkan potensi terjadinya politik uang di Pilwali makassar 2020 ini sangat tinggi.
Hal itu juga diakui oleh ketua Bawaslu makassar, Nursari, saat mengisi materi dalam agenda sosialisasi terkait bahaya politik uang, beberapa waktu lalu.
“Peluangnya masih sangat besar. Sosialisasi seperti ini menjadi salah satu upaya kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya kepada awak media.
Diprediksi, pekerjaan Bawaslu bakal kian berat seiring semakin dekatnya jadwal pemilihan walikota dan wakil walikita Makassar, tepatnya pada (9/12/2020) mendatang.
