MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, meminta kepada masyarakat agar tidak mengaitkan mutasi pejabat dengan agenda politik.
Ia menjelaskan, mutasi jabatan yang ia lakukan tidak berhubungan dengan adanya gerakan politik. Pemerintahan Kota Makassar harus tetap berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan adanya Pilwalkot Makassar 2020.
“Saya menghimbau pada semua pihak, untuk tidak terlalu mudah mengaitkan antara kegiatan politik pilkada dengan kegiatan mutasi,” ujar Rudy, Selasa (8/9/2020).
“Apalagi saya ini kan sama sekali tidak berafiliasi dengan politik manapun. Sehingga kegiatan mutasi itu kita lakukan murni untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat dan itu adalah salah satu amanah yang diberikan kepada saya sebagai Pj,” lanjutnya.
Ia menambahkan, sebagai penjabat wali kota, dia diberikan amanah untuk mensukseskan kegiatan Pilwali Makassar 2020, namun tidak melupakan prioritas utama sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, ia menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mengkaitkan kegiatan mutasi dengan gerakan politik.
“Jangan mengkait-kaitkan hal yang tidak perlu dikaitkan seperti kegiatan mutasi yang dasarnyan kita lakukan untuk mempercepat kinerja .Salah satu upaya untuk mempercepat kinerja adalah dengan melakukan penyegaran-penyegaran pada instansi-instansi yang perlu penyegaran,” pungkasnya.
Selain itu, Rudy juga meminta maaf kepada Bawaslu Kota Makassar atas ketidakhadirannya terkait undangan pemanggilan klarifikasi soal mutasi jabatan.
Menurut Rudy, ketidakhadirannya tersebut disebabkan agenda protokoler yang sangat padat. Selain itu, Rudy juga mengaku baru mengetahui surat tersebut saat malam hari.
“Undangannya kita tidak terima, baru saya diinformasikan pas malamnya,” terang Rudy.
Penulis: Widyawan
