MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Praktik pelanggaran money politic (politik uang) kian marak di momentum Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2020 ini mengalami peningkatan.
Hal ini diakui langsung oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Makassar, Nursari. Menurutnya, jika dibandingkan tahun 2018 lalu, tahun ini trend money politic meningkat cukup besar.
“Kalau soal persentase, kita harapannya tidak ada lah. Tapi kalau kita bandingkan dari tahun 2018 ke tahun 2020 ini, trennya memang naik. Karena yang sesuai dengan indikatornya, yang kita proses sudah tiga,” jelas Nursari saat ditemua awak media, Sabtu (5/12/2020).
Berdasarkan data laporan yang masuk ke Bawaslu kota Makassar, sejauh ini ada 25 laporan. Tetapi, dua laporan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa dilanjutkan.
Sehingga, menurut Nursari, 23 laporan lainnya saja yang diproses. Tetapi, sampai saat ini, hanya ada tiga laporan saja yang sedang diproses.
“Sejauh ini ada 25 laporan, tapi yang diregistrasi itu ada 23. Karena yang dua itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi laporan,” lanjut Nursari, usai menjadi narasumber di agenda Ngobrol Politik, di Country Coffee and Resto.
Lebih jauh Nursari mengatakan, ada 10 temuan baru lagi. Akan tetapi hal itu belum masuk sebagai laporan.
“Termasuk juga, yang terbaru ini ada 10 temuan. Tapi kan biasanya tren itu meningkat setelah pencoblosan,” jelas Nursari.
Dengan begitu, Nursari berharap tidak ada lagi laporan tambahan. Sebab, Bawaslu juga terus melakukan kampanye anti politik uang di Pilwali Makassar 2020 ini.
“Nah sebelumnya (2018) itu kan tidak ada. Apalagi ini detik-detik pencoblosan. Makanya kita harapkan ya tidak ada lagi laporan masuk,” tutupnya.
