MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Calon Bupati Kabupaten Barru nomor urut 01, Mudassir Hasri Gani (MHG), menyatakan diri serius mengawal kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak KPU Barru, di ranah Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, MHG bersama Malkan Amin dan wakil masing-masing melaporkan ketua dan sejumlah komisioner KPU Barru kepada pihak DKPP, karena dianggap tidak kooperatif dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Kabupaten Barru.
Setelah proses di DKPP selesai, Mudassir merasa tidak puas dan memutuskan melanjutkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Di tahap ini, MK telah melakukan sidang pendahuluan terkait laporan kasus tersebut.
Hasilnya, MK memutuskan untuk melanjutkan ke sidang berikutnya, dengan menghadirkan pihak terlapor untuk dimintai keterangan.
”MK memutuskan melanjutkan sidang dengan menghadirkan terlapor untuk dimintai keterangan. Rencana sidang dilangsungkan tanggal (4/2/2021) mendatang,” ujar Mudassir kepada Sulselekspres.com, Sabtu (30/1/2021) sore.
Mudassir sendiri terlihat sangat siap menghadapi proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia bahkan berkonsultasi dengan pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.
Mudassir memanfaatkan forum webinar ”Ihza dan Ihza Law Firm” untuk berkonsultasi terkait kasus sengketa Pilkada yang terjadi di Kabupaten Barru. Sebab, menurut Mudassir momen tersebut sangat tepat untuk mendengar langsung dari ahlinya.
“Saya konsultasi karena memang ingin mendengarkan lebih banyak pendapat para pakar hukum, utamanya yang ahli dalam persoalan sengketa,” jelas Mudassir.
Penulis : Widyawan Setiadi
