MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang digelar di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai terancam ditunda pelaksanaannya. Pasalnya, Pemerintah Provinsi tidak memiliki anggaran untuk membantu pelaksanaan event nasional yang merogoh kocek hingga miliaran rupiah tersebut.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi E bidang Kesejahteraan DPRD Sulawesi Selatan, DPRD Bulukumba, KONI Sinjai-Bulukumba, dan Bidang Keungan Daerah Sulawesi Selatan, Senin, (18/102021).
Kepala Pendidikan dan Pemuda Olahraga atau Kadispora Kabupaten Bulukumba Asrar Andi Amir menjelaskan Porprov ini diadakan pada 9 September 2022 mendatang. Tapi hingga saat ini Pemerintah Provinsi belum memberikan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan itu. Padahal dana yang dibutuhkan tidak kecil yakni Rp20 miliar.
“Kami mencari solusi dari pertemuan ini. Sebab kami sudah ajukan proposal bantuan dana tambahan tapi sampai sekarang belum ada dari Pemerintah Provinsi,”kata Asrar kepada awak media di DPRD Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut Asrar mengatakan, Kabupaten Bulukumba hanya mampu menyiapkan anggaran Rp 10 miliar untuk kesiapan tim. Sehingga butuh dana tambahan lagi untuk digunakan pembangunan vanue dari 13 cabang olahraga yang dipersiapkan.
“Contoh pembangunan vanue bola volli indoor,”ucapnya.
Ia berharap, pemerintah provinsi serius membantu dua daerah yang mengadakan kegiatan tersebut. Sebab Porprov sudah mendapat persetujuan dari Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah saat itu.
“Kalau ini ditunda, maka perlu dianggarkan pada tahun 2023. Jangan ketika 2024 baru dicanangkan. Pasti sulit karena bersamaan dengan pilkada serentak,”tutur Asrar.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Jamaluddin menyampaikan, pihaknya sudah siap mengadakan even dua tahunan itu. Tapi dana yang dibutuhkan masih kurang sehingga butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Dana yang kami butuhkan Rp 45 miliar dari 21 cabang olahraga yang dipertandingkan,”ujarnya.
Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan dan perbaikan vanue. Diantaranya stadion sepakbola, kolam renang, voli, dan dayung.
“Kami tidak mau asal-asalan. Makanya perlu shering anggaran 60-40 persen untuk kabupaten dan provinsi,”ucapnya.
Sementara, Kepala Bidang Keungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sakura meminta pemerintah di dua daerah itu memaksimalkan anggaran yang ada saja. “Jalan saja, tidak usah terlalu mewah. KONI saja pada PON Papua mengusulkan anggaran Rp 89 miliar dikurangi akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp 30 miliar,”jelasnya.
Sedangkan Anggota Komisi E Andi Mangunsidi Massarapi berharap kegiatan ini tidak ditunda. Sebab, lokasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi telah disetujui oleh gubernur saat itu. Meski diketahui kondisi keungan dari pemerintah kurang bagus.
“Jangan mengambil kesimpulan untuk ditunda,”katanya.
Ada pun Ketua Komisi E Rusdin Tabi menambahkan, ada baiknya hal ini dibicarakan lebih dulu dengan Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mencari titik temu pelaksanaan kegiatan olagraga ini.
