BONE, SULSELEKSPRES.COM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone, masih terrendah sebagai daerah kedua di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam tiga tahun terakhir ini diera kepemimpinan Bupati Bone bersama Wakilnya, HA Fahsar dan Ambo Dalle. IPM Bone menduduki peringkat 23 dari 24 kabupaten/ kota di Sulsel.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel 2021, IPM Kabupaten Bone hanya unggul atas IPM Kabupaten Jeneponto.
Diketahui, ada lima daerah terendah IPM tahun 2021, yakni Kabupaten Selayar (67,76), Sinjai (67,75), Takalar (67,72), Bone (66,40), dan Jeneponto (64,56).
Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menyikapi dan menyayangkan hal tersebut.
“Kami turut prihatin, adanya kondisi IFM Bone yang terrendah. Itu menunjukkan bagaimana kualitas pembangunan di Bone,” katanya kepada sulselekspres.com, Jumat (7/1/2022).
Menurut, Anggota Komisi IV Fraksi PKS menambahkan, Kabupaten Bone memiliki daerah yang luas, ditambah potensi SDA serta jumlah penduduk seharusnya itu jadi bonus untuk menggenjot IPM.
“Sebagai orang Bone prihatin dan menyayangkan dalam 2 tahun terakhir Bone nomor 2 terendah IPM di Sulsel. Saatnya kita kolaborasi dan sinergi membangun Bone dan jauhkan dari kepentingan politik apalagi Pemilu dan Pilkada masih lama,” tambah AAP yang juga Putra Bone.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bone, Dr Ade Fariq Ashar tidak membantah hal tersebut dan menjelaskan intervensi Pemkab Bone untuk menaikkan IPM di Bone telah dilakukan.
“Tidak terpuruk. Betul kata BPS memang masih di peringkat 23 tetapi perkembangannya naik rata-rata 1 persen per tahun berkat program yang telah dicanangkan oleh dari pemerintah daerah. Namun demikian, kondisinya belum signifikan, bahkan selama 3 tahun terakhir IPM ini naik. Memang belum mampu mengangkat peringkat dari 23, tapi tren perkembangan Bone lebih tinggi dari trend pertumbuhan IPM Sulsel yang berada pada peringkat 9 se-Sulsel,” jelasnya, Kamis (6/1/2022).
Bahkan, menurut, Ade dengan program gerakan lisu massikola (Gemar Limas) yang telah digalakkan Pemkab Bone mampu menyumbang tren kenaikan pertumbuhan IPM sebesar 1 persen di 5 tahun terakhir, dan masuk diperingkat 10 besar Sulawesi Selatan.
“Melalui program Gemar Limas ini telah mampu mengembalikan 8 ribu lebih warga Bone yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal dan program tersebut mendapat apresiasi hingga level provinsi. Dalam mengukur IPM ini ada beberapa indikator penilaian diantaranya pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang kompleks dan intervensi program baru akan tergambar setelah beberapa tahun dilaksanakan. Secara pertumbuhan, IPM Bone diangka 0,52 persen dan masuk 10 besar Sulsel,” ungkapnya.
Dikatakan, mantan Camat Barebbo ini, untuk dibidang kesehatan, dapat menekan laju stunting, Dimana, Kabupaten Bone menempati urutan pertama se-Sulawesi-Selatan dengan program penanganan stunting yang disingkronkan hingga level desa yang mampu menekan angka stunting dari 40 persen, hingga menjadi 33 persen diakhir tahun 2021.
Sementara itu, kata Ade Fariq, di sektor pertumbuhan ekonomi, pada bidang komoditi unggulan Bone yakni pertanian meski sempat turun di awal pandemi, tapi sektor lain seperi di bidang kesehatan, pendidikan, data dan informasi, memperlihatkan pertumbuhan di angka 3-4 persen diatas rata-rata pertumbuhan nasional.
Bahkan, Ia pun mengklaim bahwa target RPJMD Bone ditahun 2021 untuk meningkatkan IPM Bone over target, yang mulanya hanya di target di angka 66,17, diakhir tahun 2021 pertumbuhan melebih target sebesar 66,4 persen.
“Pengukuran IPM bukan starnya di era kepemimpinan (A Fahsar_red) star di pemerintahan sebelumnya. Bahkan kita star diangka 50 dan sekarang kita diposisi sedang 66,40 mendekati kategori tinggi,” ujarnya.
Putra Wakil Bupati Bone ini menerangkan untuk meningkatkan perkembangan IPM di Bone memang perlu ada kolaborasi bersama dengan pemerintah desa dan OPD lainnya.
“Yang perlu dilakukan ke depan yakni mendukung program yang sudah ada seperti program Gemar Limas, penanganan stungting untuk meningkatakan usia harapan hidup (UHH), program yang memacu pertumbuhan ekonomi dan singkronisasi program daerah dengan desa melalui dana desa,” pungkasnya.
Ketgam: Anggota Komisi IV DPR Ri, Andi Akmal Pasluddin
