MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Aliansi Mahasiswa Papua memprediksi kejadian di dua desa di Tembagapura, Mimika, yakni Banti dan Kimbely, tidak akan menjadi konflik terakhir antara kelompok proreferendum dengan personel TNI-Polri.
Frans Nawipa, perwakilan aliansi itu, menyebut kelompok pro-referendum akan terus melakukan beragam cara untuk menutut pemerintah pusat memberikan warga Papua ‘hak menentukan nasib sendiri’.
“Ini tidak akan berhenti sampai Indonesia mau duduk berunding. Semua rentetan perjuangan masyarakat Papua akan dilakukan secara damai dan juga bersenjata,” kata Frans dilansir BBC Indonesia di Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Dalam lima hari terakhir, polisi mengklaim Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengisolasi lebih dari 1.000 warga kampung Banti dan Kimbely.
Polda Papua menuding TPN-OPM menutup akses dari dan menuju dua kampung itu menggunakan alat berat milik PT Freeport Indonesia serta melarang para lelaki di sana ke luar desa.
“Kami tengah berupaya untuk membuka akses jalan. Selain memblokade, mereka juga merusak akses dengan membuat lubang,” kata Kepala Polda Papua, Irjen Boy Rafly Amar.
Sementara itu di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan mendahulukan dialog dengan TPN-OPM ketimbang operasi bersenjata dengan mengatakan kontak tembak antara kepolisian dengan kelompok itu berpotensi menimbulkan korban jiwa.
“Tapi kalau tidak dicapai (kesepakatan) tentu pemerintah mementingkan kepentingan rakyat yang lebih besar. Harus tegas juga untuk menyelesaikan itu, tapi sekarang harus secara persuasif supaya jangan muncul korban yang banyak,” kata Kalla.
