MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti banjir yang kembali terjadi di Kota Makassar sejak Senin malam (21/01/2019) hingga Selasa (22/01/2019).
Menurut Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muh. Al Amien, banjir yang terjadi sejak Senin malam dan Selasa pagi tersebut hampir melanda seluruh wilayah Kota Makassar akibat kurangnya daerah resapan air dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk.
BACA: Hujan Sejak Pagi, Sejumlah Daerah dan Ruas jalan di Makassar Banjir
“Banjir di Kota Makassar semakin parah dari tahun ke tahun karena daerah yang seharusnya menjadi resapan air justru dikonversi untuk kepentingan proyek pembangunan properti sehingga ketika intensitas hujan tinggi, tidak adalagi daerah untuk menampung air dan meresapkannya ke dalam tanah. Yang terjadi justru genangan-genangan di banyak titik dan ini juga diperparah dengan sistem drainase yang buruk sehingga terjadilah banjir,”ujarnya via rilis diterima Sulselekspres.com.
Dalam catatan WALHI Sulsel, alih fungsi daerah resapan air untuk proyek pembangunan properti berakibat pada semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.
BACA: Banjir Melanda, Bupati Gowa Turun Langsung Evakuasi Warga
“Saat ini, RTH Kota Makassar berada pada situasi angka darurat, baru sekitar tujuh persen sehingga banjir semakin tidak terkendali, situasi ini jelas akan semakin mengancam masyarakat Kota Makassar,” kata Al Amien.
Muh. Al Amien juga mengungkapkan, dari hasil pemantauan tim Desk Disaster WALHI Sulawesi Selatan titik-titik banjir semakin bertambah di Kota Makassar dan yang paling parah berada di Perumahan BTN Kodam 3 Makassar, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanayya dengan genangan air setinggi leher orang dewasa. Hal ini menjadi salah satu bukti buruk gagalnya manajemen lingkungan dan tata kelola perkotaan pemerintah kota dalam mengatasi banjir.
“Hampir 5 tahun kepemimpinan Danny Pomanto namun belum mampu mengatasi bencana banjir di Kota Makassar yang terjadi setiap tahunnya. Bukannya melindungi daerah resapan dan menambah RTH, kebijakan penataan ruang Pemkot Makassar justru lebih mengarah ke pembangunan properti yang menghilangkan daerah resapan air,” tambahnya.
Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar diminta untuk konsisten mencegah terjadinya banjir dengan melakukan pembenahan lingkungan dan tata kelola perkotaan. “Kami mendesak Pemerintah Kota Makassar lebih memperhatikan lagi pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup dengan melakukan pemulihan daerah resapan air, menambah RTH, memperbaik sistem drainase, dan meninjau ulang pembangunan yang berpotensi memperparah kondisi banjir Kota Makassar.”
