SULSELEKSPRES.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambut baik, janji pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno; menaikkan anggaran mereka bila terpilih menjadi Presiden berikutnya.
“Alhamdulillah kalau begitu,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (14/3/2019).
Baca:Â BPJS Ungkap Penyebab Keterlambatan Pembayaran Tagihan Sejumlah RS di Sulsel
Dalam janjinya, Pasangan Prabowo-Sandi bakal mengatasi masalah keuangan yang dialami BPJS Kesehatan selama ini. Sebab, sejak hadirnya lembaga pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, defisit kerap melanda mereka.
Tahun 2014 saja, BPJS mengalami defisit sebesar Rp3,3 triliun, dan naik pada tahun berikutnya menjadi Rp5,7 triliun. Bukan menurun, bahkan pada tahun 2016 defisit yang dialami justru semakin sebesar hingga mencapai Rp9,7 triliun, dan 2017 Rp9,75 triliun.
Baca:Â Menunggak 2 Bulan, BPJS Berutang Rp9 Miliar ke RSUD Syekh Yusuf
Khusus tahun 2018, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan menunjukkan jumlah defisit mencapai Rp10,98 triliun.
Meski mengapresiasi niatan Prabowo dan pasangannya, Iqbal menegaskan, anggaran yang selama ini dikucurkan selama di bawah pemerintahan Jokowi sudah dirasa cukup. Sebab, menurut dia, seluruh dana yang digelontorkan ke pihaknya telah berdasarkan hasil kajian BPKP.
“Audit BPKP itu solusi yang paling baik, apa saja alternatif yang bisa dilakukan,” ujar Iqbal.
Lagipula, jumlah nominal iuran yang dibayarkan oleh peserta, masih tengah menanti hasil audit yang akan dikeluarkan oleh BPKP April 2019 mendatang.
“Ya kan tidak bisa iuran naik langsung 100 persen, dampaknya kan orang jadi tidak bisa bayar iuran. Itu masalah baru, pemerintah hati-hati ambil opsi seperti apa,” papar Iqbal.
Baca:Â Sejam Menangi Pilpres, Prabowo Akan Jelaskan Fakta Peristiwa Penculikan
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid menyebut kenaikan anggaran yang dicanangkan oleh Prabowo-Sandiaga dilakukan dengan mengalokasikan sebagian anggaran yang ada di kementerian lain, misalnya Kementerian Sosial. Dengan demikian, sumber dana BPJS Kesehatan tak hanya dari anggaran kesehatan saja.
“Sumber dana bukan diambil dari anggaran kesehatan yang hanya lima persen. Tapi kita bisa ambil dari pos anggaran lain, termasuk salah satunya dari Kementerian Sosial,” papar Gamal dilansir dari CNNIndonesia.
Baca:Â Presiden Jokowi Singgung Menkes dan Dirut BPJS Soal Utang Program JKN
Saat ini, pemerintah mengucurkan anggaran kesehatan sebesar Rp123,1 triliun, 5 prosen dari total belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp2.461,1 triliun.
