SULSELEKSPRES.COM – Selain butuh waktu yang tidak singkat, pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke kota lain, juga bisa menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mentaksir, pendanaannya dapat mencapai US$23 miliar-US$33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.
“Perbedaannya kalau yang lima tahun berarti pekerjaannya menjadi lebih cepat. Size (ukuran) dari aktivitasnya menjadi lebih besar, otomatis kebutuhan pembiayaannya akan lebih besar,” kata Bambang di kantornya, dikutip dari CNNINDONESIA, Selasa (30/4/2019).
BACA: Soal Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Minta Saran Netizen
Sedang mengenai tahapan, kata Bambang, terdiri dari perencanaan kota, desain dasar, lalu implementasi. Paling utama, pemerintah harus memastikan bahwa tanah di calon ibu kota bisa digunakan untuk pembangunan.
Ia menuturkan, pihaknya, Bappenas sudah menyiapkan dua skenario dari sisi jumlah penduduk. Yang pertama jumlah penduduk sebanyak 900 ribu jiwa dan skenario kedua jumlah penduduk 1,5 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), golongan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta masyarakat sipil.
“Perkiraan kami skenario satu, tadi jumlah penduduk 1,5 juta terdiri dari ekskutif, yudikatif, dan legislatif hampir 200 ribu, lalu TNI Polri 25 ribu, anggota keluarga 850 ribu. Nah kemudian pelaku ekonomi sekitar 400 ribu orang,” tuturnya.
BACA: Jokowi Ungkap Ibu Kota Baru, Ini Daerahnya
Ia menuturkan tim pemindahan ibu kota masih terus melanjutkan kajian. Kemarin, ia baru melaporkan hasil kajian awal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek pemindahan ibu kota ini menjadi tanggung jawab dari tiga kementerian.
Selain Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat juga bertanggung jawab dari sisi desain pembangunan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab dari sisi penyediaan lahan.
Sebelumnya, Bambang menyatakan Presiden Jokowi sudah memastikan ibu kota Jakarta bakal pindah ke luar Pulau Jawa. Kepastian itu diputuskan usai rapat pembahasan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019) kemarin.
BACA: Tiru Korea Selatan, Indonesia Wacanakan Pemindahan Ibu Kota
Lebih lanjut ia mengatakan keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan yang sudah dikaji oleh kementeriannya. Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia.
Kedua, luas lahan daerah yang akan menjadi calon ibu kota mencukupi, baik lahan tersebut milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, pembangunan ibu kota membutuhkan lahan yang luas.
Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam atau setidaknya paling minim risiko. Mulai dari gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan.
Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yang sudah cukup berkembang.
Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.
Keenam, ada akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Sebab, nanti akan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdatangan ke kota tersebut untuk bekerja di pemerintahan.
Kedelapan, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. Tujuannya, untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh.
Sementara itu, lewat akun Instagram miliknya, Jokowi menyampaikan wacana pemindahan ibu kota lewat sebuah unggahan. Di unggahannya, Jokowi mengisyaratkan pemindahan ibu kota sudah pasti.
Alasan utama pemindahan itu kata dia, sebab Jakarta saat ini dinilai tidak dapat memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, serta pusat bisnis.
“Di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang,” tulis Jokowi.
Penulis: Agus Mawan
