MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Rabu (13/11/2019).
Pemandangan umum dari Partai Golkar yang dibacakan oleh Rahman Pina mengajukan beberapa pendapat, salah satunya terkait kenaikan iuran BPJS.
“Atas adanya kenaikan iuran BPJS 100%, maka sebaiknya pemprov menanggulangi kenaikan itu dalam rangka meringankan beban masyarakat,” ujar RP akronimnya.
Lanjut RP, salah satu alternatif untuk menanggulangi itu, dengan mengadopsi pola pelaksanaan program kesehatan dan pendidikan gratis yang dilaksankan dengan model shering pembiayaan pemprov dan pemkab/kota.
BACA: Gubernur–DPRD Sulsel Tetapkan Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
“Khususnya untuk kategori kelas III agar dibebankan kepada pemerintah pemprov sulsel, fraksi Golkar meyakini bahwa pemprov akan terus melakukan kebijakan yang melindungi dan meringankan beban masyarakat,” katanya.
Diketahui, dalam RAPBD Tahun 2020 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 10,46 Triliun lebih yang teridiri atas pendapatan aslo daerah sebesar Rp 4,56 Triliun lebih, dan pendapatan transfer sebesar, Rp 78,16 Miliyar lebih.
RAPBD ini meningkat sebesar 5,48 persen atau 543,94 miliar lebih bila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada perubahan APBD T.A 2019.
