25 C
Makassar
Sunday, March 15, 2026
HomeMetropolisAnggota DPD RI Ajiep Padindang Harap Pemrov Tingkatkan Investasi Luar

Anggota DPD RI Ajiep Padindang Harap Pemrov Tingkatkan Investasi Luar

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPD RI Ajiep Padindang menyarankan pemerintah provinsi untuk terus menggenjot ekonomi Sulsel untuk tahun 2020 nanti. Salah satunya dengan membuka peluang investasi.

Ia menyampaikan berbagai indikator ekonomi Sulsel tahun 2019 yang menjadi titik star menuju tahun 2020 yang hanya tinggal menghitung hari saja. Terutama pemerintah daerah perlu melakukan berbagai terobosan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi diatas 7,7 persen agar supaya lebih rill.

“Jangan menjadi angka 7 persen lebih hanya angka statistik karena kalau kita kaji struktur APBD mereka masih lebih 70 persen belanja tidak langsungnya,” kata Ajiep Padindang dalam diskusi akhir tahun dengan tema Outlook Ekonomi Indonesia 2020” yang diselenggarakan Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) di Red Corner Makassar, Rabu (18/12/2019).

Bahkan jika dilihat dari APBD 2020 Rp 10,79 triliun, yang terdiri dari Rp 3,1 Triliun belanja pegawai berarti belanja langsungnya hanya Rp 3,1 triliun dan belanja modalnya hanya Rp 1,6 Triliun.

Kemudian Rp 3,1 triliun itu bisa cukup mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang bisa mencukup menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang menjadi tantangan 2020.

“Nah kalau itu kelihatan, menurut saya agak berat sehingga Sulsel harus mengandalkan investasi dari luar. Ada dua investasi yakni investasi pemerintah melalui APBN dan investasi swasta,” ucapnya.

Lanjut mantan anggota DPRD Sulsel ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu Mudah dipicu, seperti ruas jalan layang AP. Pettarani itu dengab investasi ratusan miliar seharusnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meskipun sesungguhnya tidak bisa mencerminkan ekonomi Sulsel secara keseluruhan.

Dengan target demikian, ia menyarankan pemprov membuka peluang investasi terutama di tiga sektor yakni modernisasi pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Soal infrastruktur itu menjadi kewajiban pemerintah terutama pemerintah pusat yang bisa kita tarik dalam pembangunan kereta api Makassar-Parepare, perluasan jalan Makassar, Sungguminasa, Takalar dan berbagai ruas strategi lainnya di Sulsel,” pungkas Ajiep.

spot_img

Headline

spot_img
spot_img