WATAMPONE, SULSELEKSPRES.COM – Dinas Sosial Kabupaten Bone menggelar sosialisasi yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bone H.Ambo Dalle, MM berlangsung di Novena Hotel, Rabu, (19/2/2020).
Sosialisasi ini terkait verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Bone Tahun 2020.
Dalam sambutan Wakil Bupati Bone dua periode ini mengatakan, bahwa apa yang kita laksanakan hari ini untuk menyatukan persepsi data terpadu yang perlu diperbaiki dikarenakan database kemiskinan yang kita gunakan hari ini masih tahun 2015.
Pasalnya, Kementerian Sosial sudah banyak yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya di Masyarakat.
“Ini salah satu langkah strategis dan perhatian serius dari Pemerintah untuk melakukan validasi terpadu kesejahteraan sosial pada tahun 2020 ini. Jadi hal ini dilakukan untuk memperbaiki data yang ada sebelumnya karna data masih menggunakan database Kementerian Sosial pada tahun 2015 lalu,” katanya.
Lanjut, Kata Mantan Ketua DPRD Bone menambahkan dengan kondisi seperti itu, sangat perlu memang dilakukan validasi untuk mendata kembali sehingga bantuan nantinya tidak salah sasaran.
“Validasi ini untuk mengetahui persis data dilapangan, ketimpangan di tengah masyarakat terjadi dikarenakan ada masyarakat mampu yang masih terdata warga miskin begitupun sebaliknya ada warga miskin tidak masuk dalam database penerima manfaat,” tambahnya.
H.Ambo Dalle mengharapkan nantinya label yang dipasang “Penerima Manfaat” diubah menjadi “Rumah Tangga Miskin” sehingga tidak ada lagi ketimpangan.
Wabup Bone meminta para Camat, Kepala Desa, Lurah serius dalam menangani ini agar Bone mendapatkan data yang valid.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone H.A.Promal Pawi, mengungkapkan, sosialisasi ini kami gelar untuk mengevaluasi program kesejahtraan sosial, dengan data terpadu yang akurat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaannya sehingga
mendapatkan data sebenarnya ditingkat bawah khususnya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bone.
“Jadi terwujudnya data terpadu. Hasil diharapkan tersedianya data valid dan akurat tentang kondisi masyarakat dalam menetapkan sasaran penerimaan bantuan sosial sehingga dapat digunakan pemerintah dan swasta,” ungkapnya.
