SULSELEKSPRES.COM. GOWA — Pembangunan fisik 80 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Gowa telah mencapai 100 persen. Namun, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Dari 80 koperasi tersebut, baru 45 yang menjalani verifikasi dan validasi tingkat kabupaten, sementara proses reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menunggu tahapan berikutnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat operasional koperasi agar program strategis nasional tersebut tidak berhenti pada penyelesaian pembangunan gedung.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Selasa (10/11/2026).
80 Koperasi Rampung Fisik, Operasional Dikebut
Darmawangsyah mengungkapkan, dari target pembentukan 167 KDKMP di Kabupaten Gowa, sebanyak 80 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan langkah awal yang harus segera ditindaklanjuti dengan kesiapan kelembagaan dan operasional.
“Alhamdulillah dari target 167 KDKMP di Kabupaten Gowa, sebanyak 80 koperasi telah mencapai 100 persen pembangunan fisik dan siap memasuki tahap operasional. Ini merupakan langkah strategis dan capaian yang cukup baik. Walaupun demikian, kita ingin pembangunan KDKMP ini terus dilanjutkan hingga mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, KDKMP merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perputaran ekonomi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan sekaligus memangkas panjangnya rantai distribusi barang.
Bukan Sekadar Toko, Koperasi Harus Tampung Hasil Petani
Bupati Gowa menekankan bahwa fungsi Koperasi Merah Putih tidak boleh dipersempit hanya sebagai tempat menjual kebutuhan sehari-hari.
Lebih dari itu, koperasi diharapkan menjadi wadah penampungan hasil bumi dan produk pertanian masyarakat sebelum didistribusikan ke pasar yang lebih luas.
“Koperasi Merah Putih ini tidak sama dengan supermarket. Koperasi inilah yang diharapkan menampung produk-produk masyarakat, kemudian mengumpulkan dan mendistribusikannya. Masyarakat akan datang untuk menjual hasil bumi dan hasil pertaniannya,” jelas Darmawangsyah.
Konsep tersebut menempatkan koperasi sebagai bagian dari rantai ekonomi produksi dan distribusi. Dengan demikian, petani dan pelaku usaha desa diharapkan memiliki akses pemasaran yang lebih baik.
Selain fungsi pemasaran, KDKMP juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk komoditas bersubsidi seperti pupuk.
Pengawasan Harga dan Tata Kelola Jadi Perhatian
Darmawangsyah mengingatkan seluruh manajer dan pengurus koperasi agar menjalankan usaha sesuai ketentuan pemerintah, terutama dalam penetapan harga barang.
Ia tidak ingin keberadaan KDKMP justru menimbulkan persoalan baru akibat praktik penjualan yang tidak sesuai aturan.
“Pemerintah Kabupaten Gowa akan berkomitmen penuh untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Saya juga meminta seluruh manajer dan pengurus menjaga keinginan mulia Bapak Presiden. Jangan sampai ada penyimpangan, terutama terkait harga. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan dilakukan evaluasi dan langkah tegas,” tegasnya.
Peringatan tersebut menjadi penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan dan ketersediaan barang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya.
Verifikasi Berlanjut, Reviu BPKP Menunggu
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa, Mahmuddin, menjelaskan bahwa dari 80 KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan fisik, sebanyak 45 koperasi telah menjalani verifikasi dan validasi oleh tim tingkat kabupaten.
Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh 45 koperasi tersebut layak, dengan sejumlah catatan perbaikan yang wajib ditindaklanjuti.
“Dari 45 koperasi yang telah diverifikasi dan divalidasi, seluruhnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Hasilnya akan kami laporkan kepada Menteri Koperasi melalui aplikasi yang telah disediakan,” jelasnya.
Setelah tahapan verifikasi dan validasi, koperasi tersebut selanjutnya akan menjalani reviu oleh BPKP. Proses ini diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum operasional penuh.
Mahmuddin berharap koordinasi antara pemerintah daerah, jajaran TNI, pemerintah desa dan kelurahan, serta pengurus koperasi dapat mempercepat seluruh tahapan tersebut.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa, serta sekitar 350 peserta dari unsur TNI, kepala desa dan lurah, pengawas, pengurus dan manajer KDKMP, Perum Bulog, PT Pupuk, Pertamina, dan unsur terkait lainnya.
Sumber: Humas Pemkab Gowa
