SULSELEKSPRES.COM – Obat Antiretroviral (ARV) bagi pengidap HIV dan AIDS kembali mengalami krisis akibat kelangkaan stok. Hal ini memicu gabungan lebih dari 70 LSM dari seluruh Indonesia berteriak dan mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) tidak putus pengobatan.
Kejadian ini adalah yang kesekian kalinya di mana stok obat ARV di layanan kesehatan terputus dan memaksa ODHA berganti obat, bahkan putus pengobatannya.
“Kesehatan adalah hak dan kebutuhanan yang paling mendasar bagi setiap manusia. ODHA juga merupakan warga negara yang haknya wajib dipenuhi dan dilindungi negara. Ketika isu kesehatan serta obat dijadikan komoditas, maka hak dan kebutuhan ODHA akan terancam. Kejadian stock-out ini bukan yang pertama kali terjadi. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi warganya,” tegas Aditia Taslim, Direktur LSM Rumah Cemara, Bandung dalam keteranannya diterima sulselekspres.com, Jumat (6/3/2020).
Sementara itu, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Baby Rivona mengatakan bahwa berdasarkan catatan dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC), kejadian krisis stok obat ini sudah terjadi beberapa kali dalam dua tahun terakhir tanpa ada solusi konkret dari Kementerian Kesehatan. Dana APBN yang sudah dialokasikan untuk pembelian obat ARV ini tidak bisa dieksekusi karena sistem dan mekanisme pengadaan obat ini tidak efisien.
“ARV adalah nyawa bagi saya. Dengan krisis stok saat ini, nyawa saya terancam. Kondisi ini tidak seperti yang selalu dijanjikan pemerintah terkait stok. Jujur saja, situasi ini membuat saya takut,”ujarnya.
“ketakutan saya adalah siapa yang akan menjamin kehidupan anak saya jika saya mati? ARV buat saya adalah harga mati.”sambungnya
Situasi kosongnya stok obat ARV kali ini bahkan terjadi juga di beberapa rumah sakit di Jakarta. Wahyu Khresna dari Yayasan Kharisma menegaskan, ODHA bukan hanya sekedar angka yg harus dikejar. ODHA adalah warga negara yg harus dipenuhi kebutuhan dasarnya oleh negara dan kebutuhan mendasarnya adalah obat ARV yang saat ini terjadi kekosongan di banyak wilayah. Ia pun menambahkan, ketika negara lalai dengan warganya, maka perlu adanya sikap revolusioner utk membantu negara dalam memenuhi kebutuhan warganya.
Jaringan Indonesia Positif (JIP), sebuah jaringan nasional yang mewadahi ODHA di seluruh Indonesia mengecam keras situasi ini. JIP menilai situasi ini membahayakan kesehatan orang yang hidup dengan HIV. Selain itu, merusak upaya untuk menghentikan epidemi HIV dan AIDS serta mendiskreditkan upaya mengoptimalkan proses pengadaan obat-obatan esensial, khususnya ARV.
JIP mendesak semua pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan RI, Lembaga PBB (UNAIDS, WHO, UNDP, UNICEF, UNFPA), perusahaan farmasi, dan berbagai organisasi masyarakat mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika perlu, mengupayakan opsi pasokan mendesak obat-obatan sebagai bantuan kemanusiaan juga harus digunakan
