MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Menindaklanjuti rakor Kemendagri dengan Kemenpolhukam terkait kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, Pemerintah kota Makassar langsung melakukan kordinasi awal dengan jajaran Muspida kota Makassar.
Menurut Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, pihak pemerintah kota Makassar siap melakukan support full kepada KPU untuk melaksanakn Pilkada yang berkualitas lancar dan aman.
“Tahapan Pilkada kan sudah mulai dilaksanakan 15 Juni. Terkait anggaran tidak ada masalah. Mereka (KPU) diminta dulu kembali merestrukturisasi anggarannya karena beberapa rencana penggunaan anggaran sudah tidak ada. Seperti independen, pengumpulan massa skala besar jadi skala kecil dan virtual,” terang Yusran, Senin (8/6/2020).
Sebelumnya, Komusioner KPU kota Makassar juga telah melakukan audiensi terkait kesiapan tahapan Pilkada yang akan berlangsung (9/12/2020) mendatang.
Ketua KPU kota Makassar, Faridl Wajdi, melaporkan situasi anggaran terkini mereka, karena adanya beberapa perubahan termasuk penambahan TPS yang disebabkan situasi Covid-19 yang berdampak pada kenaikan anggaran.
“Alhamdulillah respon Pak Wali sangat welcome. Hari ini kami memang diberi waktu oleh KPU pusat untuk kembali melakukan pencermatan terkait perubahan struktur anggaran di KPU. Sehingga harus kami laporkan ke pemerintah kota,” ucapnya.
Menurut Faridl, Dampak dari kenaikan TPS, sebanyak 291 TPS yakni ada peningkatan di operasional KPPS, PPDP, dan logistik, sehingga meminta kenaikan anggaran sekitar Rp.5,69miliar.
“Untuk asumsi, pembentukkan TPS, honor KPPS, logistik di TPS nanti kemudian, PPDP dan sebagainya,” katanya lagi.
Beberapa anggaran harus di-switch karena dalam tahapan lalu tidak dipergunakan. Seperti pencalonan perseorangan. Ada anggaran verifikasi yang besar sekali dan belum terserap sehingga harus dikonversi pada profosal yang selanjutnya akan diserahkan kembali ke pemerintah kota.
KPU juga memastikan akan melakukan beberapa penghematan anggaran, misalnya pertemuan dalam skala besar itu ditiadakan. Termasuk di dalamnya sosialisasi yang konsepnya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.
Kata Faridl, hal ini tentu tidak bisa dihapus, tetapi akan dikomversi ke bentuk digital. Sehingga ada penghematan anggaran seperti honor, perjalanan dinas dan sebagainya.
Begitu pun dengan bimtek. Bimtek tidak bisa ditiadakan tapi diatur dinamikanya sehingga mengikludkan skema mitigasi covid-19 agar tidak membahayakan warga yang datang ke TPS.
“Komponen honor yang kami maksud yang kami usulkan ke pemerintah kota sebagai dampak dari kenaikan TPS. Komponennya adalah honor KPPS yang bertambah. Saya masih mencermati berapa totalnya tapi lebih dari 14.900 tambahan petugas yang harus kami siapkan,” tutup Faridl.
