MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mariso melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Jln AP Pettarani, Makassar, pada Jumat (13/10/2017).
Puluhan massa aksi ini meminta kepada DPRD Kota Makassar untuk menginisiasi masalah yang dihadapi masyarakat dengan pembangunan Center Point of Indonesia. Menurutnya pembangunan yang ada di CPI terkesan ada perlakuan sepihak terhadap masyarakat, seperti pencaplokan tanah masyarakat.
“Kami meminta kepada DPRD untuk membantu, menghentikan pencaplokan tanah yang telah dilakukan CPI,” kata Jendral Lapangan Aksi, Andi Muh Sahib dalam orasinya.
Dia mengatakan, bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan pada pembangunan CPI. Meski beberapa kali telah mengadukan hal tersebut, namun hingga saat ini belum memiliki titik terang.
Mereka mendesak kepada pengelolah CPI untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Dia mengatakan, dengan adanya pembangunan CPI, sejumlah nelayan di daerah pesisir sangat dirugikan dan bahkan hampir kehilangan mata pencaharian.
“Kami meminta untuk segera menindak pihak – pihak yang melakukan pencaplokan tanpa ganti rugi kepada masyarakat – masyarakat bisa seperti kami yang tanahnya diambil dan dijual tanpa seizin kami, dan sama sekali tidak melakukan ganti rugi semua secara semena – mena,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko yang menerima aspirasi massa aksi mengatakan, akan menyampaikan persoalan tersebut ke pimpinan DPRD untuk segera di jadwalkan pembahasan di komisi yang bersangkutan.
Hanya memang, pihaknya akan menjadwalkan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama semua pihak, untuk mengetahui lebih dalam perihal duduk persoalan tersebut.
“Nanti bapak akan dipanggil, tapi tolong dibawa surat – surat bukti kepemilikan. Nanti bisa ditanyakan di mana dan kapan bisa dirapatkan,” ucap legislator Fraksi PAN ini.
Sangkala Saddiko didampingi oleh koleganya, Samsuddin Kadir. Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan, pihaknya akan mengawal apapun bentuk aspirasi yang masuk di DPRD.
“Kami pasti akan mengawal kepentingan bapak – bapak. Nanti kita akan bahas, kemungkinan ada dibahas di Komisi A atau di Komisi C,” tutur Samsuddin Kadir.
