BONE, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah agar segera mengusut dan menyelesaikan dugaan eksisnya sindikat mafia pupuk subsidi.
“Dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah sejak lama. Tapi tindakan tegas yang membuat efek jera masih belum terlihat di lapangan, sehingga praktek-praktek yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung,” tegas Komisi IV Fraksi PKS ini, Minggu (30/1/2022).
Legislator asal Bone ini menjelaskan, pada awal Januari terjadi kenaikan pupuk non subsidi hingga 100% dibanding harga akhir tahun 2021 di berbagai daerah.
“Dengan tingginya harga pupuk non subsidi, saya sempat memprediksi akan semakin membuat kisruh persoalan pupuk subsidi dan hal ini terbukti bahwa di berbagai daerah, petani mengeluhkan langkanya persediaan pupuk subsidi,” tambahnya.
Ia pun mengungkapkan, bahwa kekisruhan pupuk subsidi berawal dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Ketidaktepatan atau tidak akuratnya data ini menjadi sumber dari segala sumber masalah. Untuk mengurai hal ini, ia menyarankan ada audit ketat di setiap lini sehingga minim penyimpangan.
“Pemerintah melalui petugas yang melakukan distribusi pupuk subsidi ini mesti orang-orang yang berintegritas tinggi. Harus ada kepastian terhadap validasi data ini sehingga yang menerima pupuk subsidi adalah warga atau petani yang memang berhak,” jelasnya.
Andi Akmal mendukung penuh langkah PT Pupuk Indonesia yang akan menindak tegas distributor dan kios nakal. Ia juga menyarankan, untuk menambah pengawasan publik, PT Pupuk Indonesia bila perlu membuat pengumuman daftar nama distributor dan kios nakal sehingga terjadi efek jera.
