26 C
Makassar
Rabu, Januari 27, 2021
Beranda Nasional Aturan Insentif Direksi BPJS Kesehatan Dihapuskan

Aturan Insentif Direksi BPJS Kesehatan Dihapuskan

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus aturan mengenai insentif untuk direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJamsostek. Pasal 9 ayat 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 terkait Gaji dan Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif dicabut.

Sebagai gantinya, Jokowi menelurkan beleid baru, yakni Perpres 20 Nomor 25 Tahun 2020 soal Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 29 Perpres terkait menyebut Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 254 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam aturan baru tersebut, Jokowi melibatkan menteri terkait untuk mengesahkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan dan BPJamsostek. Dalam hal ini Menteri Kesehatan mengawasi BPJS Kesehatan, serta Menteri Ketenagakerjaan mengawasi BPJamsostek.

“Menteri setelah mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud, menyampaikan laporan pengesahan atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahun BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJamsostek), serta rekomendasi besaran insentif dewan pengawas dan direksi kepada Presiden,” tulis Pasal 26 ayat 4.

Berdasarkan rekomendasi itu, Jokowi kemudian dapat menyetujui besaran insentif. Adapun, tata cara pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan, termasuk rekomendasi besaran insentif selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.

BACA: Amankan Munas PAN, Brimob Polda Sulsel Kirim Dua SSK

Sementara, dalam aturan lawas, penetapan target kinerja dilakukan langsung oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. “Besaran insentif sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk,” tulis Pasal 9 ayat 3.

Sebelumnya, DPR menyoroti besaran insentif yang dikantongi direksi BPJS Kesehatan di tengah kenaikan iuran peserta pada awal tahun ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR Dewi Asmara bilang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BPJS Kesehatan 2019, terdapat anggaran insentif kepada direksi sebesar Rp32,88 miliar.

Apabila dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif sebesar Rp4,11 miliar. “Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif Rp342,56 juta per bulan,” tutur Dewi.

- Advertisement -

Headline