MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel, Jayadi Nas membantah tudingan Dewan terkait adanya intervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Soal ada tudingan TP2D mengintervensi OPD, sekali lagi ngak ada intervensi. Jadi ngak ada intervensi-intervensi apalagi persoalan anggaran ngak ada sama sekali itu,” kata Jayadi, Senin (12/11/2018).
BACA: Usia Jagung TP2D: Berhasil Tanggulangi Defisit Hingga Hapus Ego OPD
Sebelumnya fraksi Golkar DPRD Sulsel meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah melakukan langkah-langkah perubahan terhadap keberadaan TP2D. Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan pada prinsipnya Fraksi Golkar mendukung TP2D jika itu untuk membantu gubernur dalam hal memberikan masukkan dan saran.
Namun kenyataannya saat ini, kata Kadir, TP2D telah mencampuri urusan teknis yang menjadi kewenangan Organisasi Perangkap Daerah (OPD).
BACA: Hak Interpelasi TP2D, Fraksi Golkar Bakal Segera Putuskan Sikap
“Kita akan memberi ruang kepada gubernur untuk merubah ini untuk memperbaiki TP2D, kita beri ruang. Tapi kalau masih terus berlanjut ini, Fraksi Golkar akan keras soal ini dan akan melakukan hak interpelasi,” kata Kadir belum lama ini.
Jayadi Nas mengatakan semua masukan akan diterima menjadi dasar untuk pihaknya melakukan perbaikan kedepan.
BACA: Bastian Lubis: OPD Jadi Boneka TP2D Sulsel
Ia minta diberikan waktu untuk menunjukkan kinerjanya sebagai supporting sistem yang mendukung visi misi gubernur.
“Biarlah sampai bulan Desember dan Januari kedepan sudah bisa menghasilkan sesuatu hal yang bisa kita harapkan akan lebih baik,” tutup Jayadi.