MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – DPRD Kota Makassar mendesak pemerintah kota membentuk tim khusus Satgas Pengejar Aset Pemerintah yang dikuasai pihak ketiga.
Pasalnya, selama 2 tahun terakhir banyak aset pemerintah kota yang terancam berpindah tangan. Beberapa di antaranya bahkan sudah dimenangkan pihak ketiga lewat pengadilan.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid menilai masalah pencatatan aset pemerintah kota sangat lemah. Hal itu menjadi rekomendasi tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus terbaru adalah penggunaan fasum jalan yang dikuasai oknum pedagang kambing hingga 20 tahun di Ruas Jalan Masjid Raya Kelurahan Barayya, Kecamatan Botoala
“Siapkan saja honornya (tim pencatat aset), yang pentingkan ada dasar hukumnya, yang di-SK-kan dengan pemkot, dengan konsekuensi pembiayaan,” kata Hamzah, Rabu (25/8/2021).
Hamzah menyebut pemerintah kota kerap tersudutkan dan kalah dalam
sengketa akibat buruknya pencatatan aset. Ia meminta pemerintah kota belajar dari pengalaman tersebut.
“Kita belajar dari pengalaman kemarin banyak aset ini yang dikalahkan di pengadilan, lepas karena pemerintah kota tidak punya alas kaki yang kuat,” lanjutnya.
Hamzah menilai kemampuan Dinas Pertanahan saat ini sangat lemah. Sementara ada 4 ribu aset yang harus diselesaikan.
“Kemampuan pertahanan berapa juga. Harus buntuti, biasa dihonor, masa tidak ada honornya pertanahan,” tuturnya.
Hasil laporan BPK 2021, total ada sebanyak 4.008 dari 4395 aset tanah pemerintah kota yang tak disertifikasi. Saat ini yang berhasil dirampungkan baru 387.
Senada dengan itu, Anggota Komisi A lainnya Ray Suryadi Arsyad menilai pengaktifan kembali tim pemburu aset sangat mendesak.
Kasus penguasaan fasum yang dilakukan oknum pedagang yang dilaporkan hingga 20 tahun tersebut menjadi contoh kongkret lemahnya pemkot dalam mengamankan asetnya.
“Harus memang ada satgas secepatnya, jangan cuma satgas Covid-19 yang diburu, kita tidak bilang ini tidak penting, tapi masalah aset ini juga jauh lebih penting juga,” katanya.
Menurutnya satgas aset perlu diperkuat agar tak lagi ada oknum-oknum yang seenaknya menyerobot lahan pemerintah.
“Ini penting karena suatu saat kalau dibutuhkan, Pemkot butuh lahan itu sudah nda susah, sekarang habis diserobot. Inikan banyak yang jadi bahan perebutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.
