23 C
Makassar
Wednesday, July 24, 2024
HomeMetropolisDewan Sulsel Harap Ada Sanksi Bagi Penyelenggara yang Melanggar Ranperda Jamsostek

Dewan Sulsel Harap Ada Sanksi Bagi Penyelenggara yang Melanggar Ranperda Jamsostek

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Legislator DPRD Sulsel, M. Arfandy idris ikut memberikan masukan terkait materi muatan dari rapat panitia khusus (Pansus) Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

Rapat Pansus yang dilaksanakan di lantai II DPRD Sulsel dipimpin langsung oleh ketua Pansus DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB dihadiri sejumlah anggota legislatif, pihak Pemprov dan Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam penyampaiannya M. Arfandy idris menyinggung isi dalam materi muatan Ranperda Jamsostek menjadi kewajiban bagi para peserta, namun tidak ada sanksi bagi penyelenggara sendiri jika tidak menjalankan proses dengan baik.

Sehingga kata dia, untuk menjalankan peraturan ranperda tentang Jamsostek lebih baik, maka perlu adanya pemberlakuan sanksi bagi penyelenggara agar ada keseimbangan.

“Menjadi kewajiban para peserta tetapi penyelenggara tidak ada sangsinya, harus ada keseimbangan kalau penyelenggara tidak menjalankan proses dengan baik kita sanksi apa ini? Jadi tidak semata-mata salahnya ada di peserta,” ungkapnya, Selasa 25 Juni 2024.

Ia menjelaskan apa yang terkandung dalam materi Ranperda Jamsostek sebenarnya sudah terpenuhi unsur syarat untuk menjadi Perda. Apalagi proses dan pembahasan di DPRD sudah berjenjang sehingga tinggal dilakukan finalisasi setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi di Kemendagri.

“Materi yang sudah disusun sudah terpenuhi unsur syarat menjadi peraturan daerah, sudah cukup karena saya tau betul ketua pansus (Irfan AB) berjibaku bagaimana bisa menghasilkan sebuah Perda notabene yang cukup hari ini, kita bisa menyekapi apa yang menjadi materi muatan tinggal apa yang menjadi catatan ini sebagai materi finalisasi setelah konsultasi,” bebernya.

Ia menambahkan apa yang menjadi catatan pada pansus tersebut bisa menjadi pertimbangan saat kembali konsultasi ke Kemendagri. “Karena pansus ini bakal kembali ke Kemendagri, apa yang saya sampaikan dapat menjadi catatan Kemendagri ketika konsultasi, nanti kita atur ujung-ujungnya dicoret lagi,” tegasnya.

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Legislator DPRD Sulsel, M. Arfandy idris ikut memberikan masukan terkait materi muatan dari rapat panitia khusus (Pansus) Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).

Rapat Pansus yang dilaksanakan di lantai II DPRD Sulsel dipimpin langsung oleh ketua Pansus DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB dihadiri sejumlah anggota legislatif, pihak Pemprov dan Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam penyampaiannya M. Arfandy idris menyinggung isi dalam materi muatan Ranperda Jamsostek menjadi kewajiban bagi para peserta, namun tidak ada sanksi bagi penyelenggara sendiri jika tidak menjalankan proses dengan baik.

Sehingga kata dia, untuk menjalankan peraturan ranperda tentang Jamsostek lebih baik, maka perlu adanya pemberlakuan sanksi bagi penyelenggara agar ada keseimbangan.

“Menjadi kewajiban para peserta tetapi penyelenggara tidak ada sangsinya, harus ada keseimbangan kalau penyelenggara tidak menjalankan proses dengan baik kita sanksi apa ini? Jadi tidak semata-mata salahnya ada di peserta,” ungkapnya, Selasa 25 Juni 2024.

Ia menjelaskan apa yang terkandung dalam materi Ranperda Jamsostek sebenarnya sudah terpenuhi unsur syarat untuk menjadi Perda. Apalagi proses dan pembahasan di DPRD sudah berjenjang sehingga tinggal dilakukan finalisasi setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi di Kemendagri.

“Materi yang sudah disusun sudah terpenuhi unsur syarat menjadi peraturan daerah, sudah cukup karena saya tau betul ketua pansus (Irfan AB) berjibaku bagaimana bisa menghasilkan sebuah Perda notabene yang cukup hari ini, kita bisa menyekapi apa yang menjadi materi muatan tinggal apa yang menjadi catatan ini sebagai materi finalisasi setelah konsultasi,” bebernya.

Ia menambahkan apa yang menjadi catatan pada pansus tersebut bisa menjadi pertimbangan saat kembali konsultasi ke Kemendagri. “Karena pansus ini bakal kembali ke Kemendagri, apa yang saya sampaikan dapat menjadi catatan Kemendagri ketika konsultasi, nanti kita atur ujung-ujungnya dicoret lagi,” tegasnya.

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img