29.8 C
Makassar
Sabtu, Mei 21, 2022
BerandaMetropolisDP2 Makassar Tanggapi Maraknya Penjualan Hewan Kurban di Bahu Jalan

DP2 Makassar Tanggapi Maraknya Penjualan Hewan Kurban di Bahu Jalan

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) telah menerbitkan surat edaran nomor 504.03/229/s.edar/DP2/VI/2020 tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan Qurban Pada Masa Pandemi Covid-19.

Salah satu hal yang tercantum dalam surat edaran ini adalah penentuan lokasi penjualan hewan kurban. Pada poin pertama huruf c, menyatakan bahwa tidak dibenarkan melakukan penjualan hewan kurban di pinggir jalan poros utama agar tidak menimbulkan gangguan, baik lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Hal ini turut dibenarkan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar, Andi Herliyani. Menurutnya, para pengusaha dilarang berjualan di pinggiran jalan raya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pengguna jalan, baik dari sisi estetika maupun polusi yang ditimbulkan dari kotoran hewan.

”Setiap penjual hewan kurban wajib melaporkan tempat penjualannya kepada pihak kelurahan setempat untuk memperoleh izin,” jelas Herliyani.

”Jadi nanti kami kerjasama dengan Satpol PP agar menyisir penjual hewan qurban, jangan sampai menjual di jalan poros dan mengganggu aktivitas,” tegasnya.

Tetapi pada prakteknya, surat edaran tersebut seolah tidak berlaku lagi. Mengingat di sepanjang jalan Masjid Raya terdapat sejumlah titik penjualan hewan kurban.

BACA: Gedung Dinkes Sulsel Terbakar, Begini Respon Gubernur

Kondisi tersebut tentu sangat mengganggu pengguna jalan, sebab selain nilai estetika yang tidak elok dipandang mata, juga aroma kotoran hewan yang membuat pengendara merasa tidak nyaman.

Menanggapi hal ini, Herliyani mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke setiap kecamatan dan kelurahan. Sehingga terkait sosialisasi di tingkat kelurahan yang perlu dimasifkan.

Selain itu, Herliyani juga mengatakan bahwa proses penindakan di lapangan itu sudah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

BACA JUGA :  Ini Penyebab Utama Harga Ikan Meningkat di Pasaran

“SE Walikota sudah kita sampaikan ke kecamatan dan kelurahan di wilayahnya masing-masing. Artinya kerjasama dengan dinas terkait pengawasan sudah berjalan dengan imbauan,” terang Herliyani.

“Sedangkan penertibannya tugas Satpol PP dalam penegakan perda penertiban bersama kecamatan dan kelurahan tersebut,” lanjutnya kepada Sulselekspres.com, Rabu (30/7/2020) malam.

Lebih jauh Herliyani mengatakan bahwa pihaknya hanya berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan produk peternakan. Pihaknya juga sudah mengimbau kepada para penjual hewan kurban agar menjajakan jualannya di lahan kosong yang tidak mengganggu pengguna jalan.

“Kami cuma pengendalian atau penanganan kesehatan hewan dan pengawasan produk peternakan terkait keamanan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Kami juga sudah menghimbau kepada penjual agar tidak berjualan di badan jalan.”

“Jadi penertiban yang mengganggu kenyamanan, khususnya di jalan protokol menjadi kewenangan Satpol PP dan pemerintah di wilayah terkait,” tutupnya.

spot_img
spot_img

Headline

IDR - Rupiah indonesia
USD
14.498,6
EUR
15.293,3
JPY
111,0
KRW
11,4
MYR
3.317,5
SGD
10.465,3