MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gaji Ketua Rukun Tetangga (RT) di seluruh Kota Makassar lebih besar dibandingkan dengan gaji guru honorer.
Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali angkat bicara mengenai rendahnya gaji tersebut. Dia mengungkapkan, tenaga honorer baik guru atau sebagai pegawai saat ini dibayar hanya Rp 550 ribu. Itu berbanding terbalik dengan gaji yang diterima oleh RT/RW sebanyak Rp 1 juta perbulannya.
“Ini yang kita minta dari Pemkot dalam hal ini Walikota. Mestinya tenaga honorer itu ikut naik paling tidak minimal Rp 1 juta,” kata Ara sapaan akrab Ketua Deomkrat Makassar itu, Kamis (2/11/2017).
Ara berharap agar penerapan itu bisa terealisasi melalui APBD Pokok 2018 mendatang.
“Pemkot bisa memasukkan itu ke dalam APBD Pokok. Karena sebenarnya sudah tidak layak seorang tenaga honorer digaji seperti itu, yah kalau memungkinkan juga setara dengan standar UMP,” kata politisi Demokrat ini.
Menurut Ara, Fraksi Demokrat sejak dua tahun lalu mendorong hal ini. Namun, tidak pernah terealisasi oleh pihak eksekutif. Padahal peran tenaga honorer sangat membantu. “Ini harus mendapat perhatian penuh dari Pemkot,” tambahnya.
BACA: Soal Imigran, LMLRI Sulsel Sambangi DPRD Makassar
Selain kenaikan tenaga honorer, Kordinator Banggar DPRD Makassar ini juga menyarankan ada kenaikan gaji untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). “Sekarang kan hanya Rp 400 ribu kalau perlu ikut naik menjadi Rp 1 juta,” tutup Ara.
Sementara itu Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim, mengingatkan pemerintah untuk tidak abai terhadap gaji guru honorer yang ada diseluruh daerah di Indonesia.
Menurutnya, pada beberapa tempat gaji honorer jauh dari kata memuaskan. Pendapatan guru honorer sangat timpang jika dilihat dari Upah Minimum Regional (UMR) disetiap wilayah.
“Gaji guru honorer dibanyak belahan dunia pendidikan masih dibawah Rp500.000 an. Itu jumlahnya hampir setengah dari jumlah guru,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, Rabu (2/11/2017).
Ramli mengatakan, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh guru. Sehingga pemerintah tidak bisa berharap banyak terhadap peningkatan mutu pendidikan jika tidak memperhatikan nasib para guru, khususnya guru honorer.
“Pemerintah harusnya tegas untuk tidak membiarkan siapapun bekerja dengan pendapatan dibawah UMP atau UMR,” ujarnya.
