SULSELEKSPRES.COM – Presiden Jokowi diharapkan ikut turun-tangan sebagai penengah antara Panglima TNI Jenderal Andika dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, yang diisukan memiliki konflik.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon. Isi adanya konflik antara kedua pimpinan TNI ini disebut sudah lama, sehingga keterlibatan Presiden Jokowi secara langsung dianggap bisa meredam suasana.
“Harus (Presiden turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa ini dalam tanda petik ya, karena ini berlangsung sudah cukup lama,” kata Effendi seperti dikutip dari Detikcom, (9/9/2022).
Dia menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki masalah dengan kedua petinggi TNI tersebut. Apa yang dia sampaikan dalam rapat beberapa waktu lalu terkait adanya disharmoni untuk menjaga lembaga TNI.
“Ini kan bukan persoalan antara saya dengan Pak Dudung atau Pak Andika. Nggak ada masalah di situ. Kita kan punya informasi yang punya nilai kebenaran, catatan visi, kebijakan, kepatuhan, bahkan pembangkangan, ada yang berupa SK tidak dijalankan yang menjadi fokus kita. Makanya ada istilah disharmoni. Kita tak masuk pada urusan personal. Gol kita kan save TNI,” katanya.
Effendi menambahkan, hubungan disharmoni antara pimpinan di tubuh TNI itu tak boleh terjadi. Dia berharap Andika, Dudung, dan Menhan Prabowo Subianto bisa menjelaskan isu ini secara gamblang.
“Sekarang tak boleh terjadi disharmoni. Toleransinya harus zero dong. Ini kan polarisasi berdampak. Kalau di atasnya disharmoni, di bawahnya ini kan semua orang tahu, terasa semua.” ujar dia.
Andika dan Dudung sendiri sudah memberikan jawaban bantahan terkait isu ini. Jenderal Dudung Abdurachman dengan tegas menyebut kalau dirinya dengan Panglima baik-baik saja.
“Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun,” kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
