MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Masalah cabe rawit hingga saat ini masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Pasalnya cabe rawit tidak hanya menyangkut soal stok atau ketersedian di pasaran dan keseimbangan harga. Tapi juga soal nasib para petani yang selama ini berkontribusi dalam ketersedian cabe.
Hal ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Market Study komoditas cabai rawit yang di gelar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kantor wilayah Sulawesi Selatan di Hotel The Rinra Makassar, Senin (21/11/2022) .
FGD ini menghadirkan narasumber, Hilman pudjana, KPPU Kanwil VI Makassar, Mulyawan Ranamanggala, Direktur ekonomi KPPU, Lutfie Nasir, Balai Besar Karantina Peertanian Makassar,Wa ode al asaria, BPS prov sulsel, Hasnawaty habibie, dinas ketahanan pangan sulsel,Sarijuddin, dinas pertanian, tanaman pangan, holtikultura prov sulsel dan Anshar radjamilo, dinas perdagangan sulsel. Selain itu juga dihadiri perwakilan dinas terkait dari beberapa kabupaten dan kelompok petani.
Dalam pemaparan tersebut, semua narasumber menegaskan jika saat ini ketersedian pangan terutama cabe rawit cukup hingga akhir tahun. Hasnawaty habibie,Kepala Dinas ketahanan pangan sulsel mengungkapkan bahwa untuk saat ini sulsel masih surplus cabe rawit.
“Stok cabe jelang natal dan tahun baru masih cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Penegasan yang sama juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah KPPU Makassar Hilman Pujana. Dia menjelaskan komoditas penyumbang inflasi ini dinyatakan surplus di wilayah Sulsel. Sehingga harga dan ketersedian masih terjaga di pasaran. Alasannya , tercatat untuk hasil yang diperoleh ada puluhan ribu ton produksi pada panen cabai rawit kali ini di Sulsel dengan hanya mengandalkan 5 daerah sentra.
“Dan hingga akhir tahun menjelang pergantian tahun nanti stok produksi cabai rawit aman. Dengan kata lain, stok cabai untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” katanya Senin, (20/11) di Makassar.
Selain memastikan stok pada penyumbang inflasi ini, kanwil KPPU Makassar juga mengupayakan adanya perbaikan lalu lintas perdagangan antara petani dan pedagang.
Karena itu, Hilman mengungkapkan adanya keinginan untuk koordinasi bersama dinas terkait setiap daerah agar dapat berkontribusi pada petani hingga proses pemasaran.
Selaku pengawas persaingan usaha, Hilman juga mengatakan tentunya dengan FGD ini permasalahan setiap daerah oleh petani dapat diketahui.
Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari Fakshirie Radjamilo yang hadir dalam giat tersebut mengatakan terkait kondisi harga cabai yang tidak bisa ditentukan pemerintah maka diperlukan peran koordinasi antara petani dan pengepul (pedagang).
“Pemerintahkan tidak bisa menentukan harga pada komoditas holtikultura makanya pengelolaannya itu harus diketahui petani. Misalnya, saat menjual produksinya harusnya tidak sendiri-sendiri melainkan berkelompok dan harus berani menentukan harganya,” ujarnya.
Ashari pun berharap dihadirkannya FGD ini dapat meminimalisir tekanan harga pedagang terhadap petani.
Sedang pihak perwakilan kelompok tani meminta agar pemerintah bisa memperhatikan nasib para petani. Terutama bisa menstabilkan harga yang kadang sangat rendah sehingga sangat merugikan para petani.
