MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Maraknya industri ekstraktif di Sulawesi Selatan, yang menimbulkan implikasi terhadap mata pencaharian komunitas lokal, yang bermukim di sekitar objek industri, seperti yang terjadi di Seko, Pesisir Takalar, Enrekang hingga Jeneponto, membuat Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel, Asmar Ekswar, merasa perlu merancang kriteria para Calon Gubernur Sulsel.
Slash sebutan akrab Direktur Walhi Sulsel ini menyatakan, pemimpin berikutnya harus lebih pro lagi terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat, khususnya perlindungan terkait wilayah-wilayah kelola rakyat.
“Seperti yang kita lihat, menurut pandangan Walhi, kerusakan lingkungan di sulsel itu sudah cukup signifikan, dari beberapa sektor yang kini terancam oleh ekspansi industri ekstraktif,” Ungkapnya saat dihubungi oleh Sulselekspres.com, pada Rabu (7/3/2018).
Baginya, gubernur selanjutnya harus mampu memastikan bahwa kedepannya dirinya pro terhadap lingkungan hidup dan terhadap komunitas local yang hidup di sekitar sumber alam.
“Jadi kedepannya, dia harus lebih pro lagi terhadap perlindungan wilayah kelolah rakyat,” Tambahnya.
Lebih lanjut, jika kedepannya salah satu Cagub mengaku bahwa dirinya pro terhadap lingkungan hidup, menurutnya pernyataan tersebut mesti ditanyakan ulang oleh tiap masyarakat.
“Misalnya pimpinan kedepan itu lebih pro ke lingkungan, nah pro ke lingkungan seperti apa?” paparnya.
Tetapi, jika memang pemimpin daerah yang mengaku pro ke lingkungan, nantinya bakal menduduki jabatannya sebagai gubernur, maka bagi Slash, pemimpin tersebut haruslah menghindari beberapa kebijakan yang berdampak secara langsung ke lingkungan.
Dia menambahkan, nantinya Gubernur Sulsel yang baru juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang melindungi lingkungan hidup dan wilayah kelolah rakyat serta membuat program-program yang menunjang akses bagi masyarakat untuk mengelolah ruang kelolahnya.
“Yang kita tahu, Sulsel ini sebagai sentral pertanian, padi, bawang, dan lainnya. Nah ini harus dijamin, jangan sampai lahan-lahan yang ada itu berkurang karena adanya peruntukan yang lain, misalnya ada pengubah alihan fungsi lahan dari pertanian ke Industri tambang.” Jelasnya.
Selain itu, juga harus mendorong agenda-agenda seperti reforma agraria di Provonsi Sulsel serta agenda yang sifatnya lebih tendensius terhadap kepentingan rakyat.
“Namun bagi saya, yang terpenting itu adalah pemimpin yang pro terhadap wilayah kelolah rakyat,” Tutupnya.
Penulis : Agus Mawan
